jatimnow.com – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperluas manfaat 15 program prioritas. Salah satunya pada program transformasi digitalisasi layanan publik.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menyampaikan bahwa program digitalisasi layanan publik kini terus dimaksimalkan.
Menurutnya, penerapan program tersebut menyasar bukan hanya pada organisasi perangkat daerah (OPD) atau unit pelayanan masyarkat, tapi juga badan usaha milik daerah (BUMD).
Baca juga: Tingkatkan Layanan Kesehatan, Bupati Lamongan Resmikan Puskesmas Kusuma Bangsa
Salah satu wujud pengaplikasian adalah program your easy and simple service for you (YESSY) milik Perumda Air Minum atau PDAM Lamongan.
Program tersebut memanfaatkan chatbot melalui WhatsApp yang membantu pelanggan mengakses sejumlah layanan mulai dari informasi pelanggan dan pasang baru, menyampaikan pengaduan, memeriksa tagihan, melakukan baca meter mandiri, serta mengakses layanan pembayaran QRIS.
“Seluruh unit-unit pelayanan, termasuk PDAM, BPR, PD Pasar dan BUMD kita tekankan untuk menggunakan digitalisasi,” ujarnya, Jumat (22/10/2026)
Baca juga: Kasus Penusukan di Lamongan Diduga Bermotif Cinta Segitiga
Program digitalisasi terbukti mampu membawa dampak positif selain dalam menunjang pelayanan juga meningkatkan pendapatan sekaligus menekan potensi kebocoran dalam pembayaran.
Yuhronur mencontohkan digitalisasi pembayaran pelanggan PDAM. Sistem tersebut dinilai membuat proses pembayaran iuran masyarakat lebih mudah sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan.
“Ini supaya pelayanan menjadi lebih baik, lebih akuntabel, dan kita menghindari banyak kebocoran,” katanya.
Baca juga: Upacara Hari Santri di Lamongan, Peserta Kelelahan Hingga Pingsan
Sementara itu, penerapan pembayaran digital pada sektor pajak juga mulai menunjukkan hasil. Salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi sektor yang telah merasakan manfaat digitalisasi dalam proses pembayaran dan pengelolaan penerimaan daerah.
Untuk pembayaran parkir, Yuhronur mengakui penerapan digitalisasi masih perlu ditingkatkan. Saat ini, pengguna parkir yang memanfaatkan pembayaran melalui QRIS maupun metode digital lainnya masih di bawah 10 persen.
“Walaupun sekarang ini masih di bawah 10 persen pengguna parkir yang menggunakan pembayaran melalui QRIS atau digital, akan terus kita tingkatkan sehingga cara-cara pembayaran digital ini bisa lebih optimal lagi di semua sisi pelayanan,” pungkasnya.