jatimnow.com - Sebanyak 58 ribu pekerja rentan di Kabupaten Lamongan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan mereka dibiayai melalui dana hibah cukai atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Program tersebut merupakan hasil kerja sama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dengan Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur. Melalui skema ini, para pekerja rentan juga dibebaskan dari kewajiban membayar iuran selama 3 hingga 6 bulan sejak terdaftar sebagai peserta.
Puluhan ribu pekerja tersebut berasal dari berbagai sektor. Rinciannya, 31.895 petani tembakau, 6.200 pelaku usaha perikanan, 5.500 nelayan, 300 pengemudi ojek online, 14.000 rohaniawan, serta 105 sopir mobil sehat.
Baca juga: Parade Alutsista Spesial Hari Pahlawan di Lamongan Jadi Ajang Edukasi Pelajar
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengatakan, program perlindungan sosial bagi pekerja rentan terus diperkuat dan diperluas. Menurutnya, jaminan sosial penting untuk memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pekerja.
“Sebagai tindak lanjut dari program Pemkab Lamongan mulai dari tahun 2022 sampai sekarang. Tentu ini penting karena memberikan kesejahteraan sekaligus memberikan rasa nyaman bagi para pekerja rentan dan perlindungan kepada mereka,” kata Yuhronur, Kamis (12/11/2026).
Baca juga: Sekda Lamongan Minta Kasus Dugaan Perselingkuhan Kades Jadi Pelajaran
Sementara itu, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irvansyah Utoh Banja menyebut, tingkat Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Lamongan telah mencapai 33,28 persen. Angka tersebut mendekati target yang ditetapkan sebesar 34,35 persen.
“Artinya hanya dibutuhkan tambahan sekitar 6.500 untuk mencapai target tersebut, bahkan angka ini lebih tinggi dari angka provinsi yang baru 28 persen, jadi Lamongan lebih hebat. Komitmen dan keberpihakan kepada pekerja sangat bagus,” tuturnya.
Baca juga: Pemkab Lamongan Tangani Kasus Dugaan Perselingkuhan Kades dengan Oknum Polisi di Batu
Kepala Dinas Tenaga Kerja Lamongan, M. Zamroni menambahkan, kerja sama tersebut diharapkan membuat semakin banyak pekerja merasakan manfaat perlindungan jaminan sosial.
“Selain itu Pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus mendorong optimalisasi kontribusi usaha melalui program tanggung jawab sosial dan perusahaan,” ungkap Zamroni.