jatimnow.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di Jawa Timur terkait pengembangan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Penyidik juga mendalami dugaan aliran uang atau setoran kepada pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pemeriksaan berlangsung di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur, Surabaya, Jumat (13/11/2026). Salah satu pejabat yang dimintai keterangan adalah Kepala BPN Kabupaten Sidoarjo berinisial NS.
Baca juga: BPN Jatim Resmikan Kantah Surabaya II di Medokan Ayu, Layanan Digenjot
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menggali keterangan para saksi terkait dugaan pemberian uang kepada pejabat di tingkat atas. Pemeriksaan juga mencakup sejumlah temuan dari penggeledahan kantor pertanahan di Jawa Timur.
"(Terkait dugaan) setoran ke atas," kata Budi, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, penyidik turut mengonfirmasi hasil penggeledahan yang sebelumnya dilakukan di sejumlah kantor pertanahan.
Kanwil BPN Jatim Hormati Proses Hukum KPK
Pemeriksaan delapan kepala kantor pertanahan itu mendapat perhatian Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. Kepala Kanwil BPN Jatim Muhammad Naim melalui Humasnya, Risdianto, menyatakan pihaknya menghormati sepenuhnya kewenangan dan proses hukum yang tengah dijalankan KPK.
Terkait materi perkara, dugaan yang sedang didalami, hingga teknis penyidikan, pihaknya memilih menyerahkan penanganan kepada lembaga antirasuah.
"Terkait pemeriksaan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan, materi perkara, dugaan yang sedang didalami, maupun hal-hal teknis penyidikan lainnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai lembaga yang berwenang," ujar Risdianto saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Ia memastikan Kanwil BPN Jatim bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan sesuai kewenangan serta ketentuan perundang-undangan apabila dibutuhkan penyidik.
Risdianto juga menegaskan setiap pegawai BPN wajib menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Jika ada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran, institusi akan menindaklanjutinya sesuai aturan.
"Apabila terdapat oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Di tengah proses hukum yang berjalan, Kanwil BPN Jatim menyatakan tetap memprioritaskan pelayanan pertanahan kepada masyarakat agar berlangsung profesional, transparan, dan akuntabel.
Selain NS selaku Kepala BPN Sidoarjo, tujuh pejabat lainnya yang menjalani pemeriksaan di Polda Jatim adalah RS, Kepala BPN Gresik. Kemudian WRA, Kepala BPN Surabaya I, AB, Kepala BPN Surabaya II, NVS, Kepala BPN Situbondo dan mantan Kepala BPN Banyuwangi, MJS, Kepala BPN Mojokerto, IH, Kepala BPN Kabupaten Malang, dan MSL, Kepala BPN Jember.
Baca juga: Gandeng FH Ubaya, BPN Jatim Percepat Digitalisasi Pertanahan Jatim
Sementara itu, Budi Kristiyana selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I menjalani pemeriksaan secara terpisah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Seluruh pejabat yang dipanggil dalam pemeriksaan tersebut masih berstatus saksi. Pemanggilan untuk dimintai keterangan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam perkara yang sedang disidik.
Pengembangan penyidikan KPK bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi itu berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Tersangka lainnya yakni Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.
Dalam perkembangannya, penyidik tidak hanya menelusuri dugaan suap pengurusan HGB. KPK juga mendalami kemungkinan penerimaan uang yang berkaitan dengan rotasi, promosi, mutasi jabatan, serta berbagai pelayanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dugaan adanya aliran uang di lingkungan BPN Jawa Timur menguat setelah KPK melakukan serangkaian penggeledahan pada September 2026.
Baca juga: Kakanwil BPN Jatim Imbau Masyarakat Gunakan Loket Prioritas
Penyidik pertama kali menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada Rabu (23/9/2026). Penggeledahan itu menjadi perhatian karena Kepala BPN Kota Mojokerto saat itu, Yetty Nurbuati Krystianti, diketahui merupakan istri Lampri, salah satu tersangka dalam perkara tersebut.
Lampri juga pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil BPN Jawa Timur. Sementara Yetty Nurbuati tercatat pernah bertugas di lingkungan BPN Jawa Timur.
Dalam penggeledahan di Kantor BPN Kota Mojokerto, penyidik menemukan sejumlah uang yang disimpan dalam amplop. Uang itu diduga berkaitan dengan pembayaran masyarakat untuk mengurus layanan pertanahan.
Sehari kemudian, Kamis (24/9/2026), KPK menggeledah Kantor Kanwil BPN Jawa Timur. Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat (USD), dan dolar Singapura (SGD), serta sejumlah perhiasan.
Pada tanggal yang sama, penyidik juga menggeledah kediaman Lampri di Kabupaten Nganjuk untuk menelusuri aliran dana sekaligus mencari bukti pendukung perkara.
Rangkaian pemeriksaan terhadap para kepala kantor pertanahan di Jawa Timur kini menjadi bagian dari upaya KPK mengurai dugaan aliran uang tersebut. Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Meski demikian, delapan kepala kantor pertanahan yang diperiksa di Jawa Timur maupun pejabat lain yang dipanggil dalam perkara ini masih berstatus saksi