jatimnow.com - Aksi demonstrasi ratusan perangkat sound horeg bersama ribuan pecintanya mengguncang depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Dalam aksi tersebut, Jember Sound System Community (JSSC) menegaskan kesediaannya untuk diatur, tetapi menolak jika aktivitas sound horeg dilarang secara total.
Ketua JSSC, Arif Sugihartani mengatakan, sejak awal para pengusaha sound system telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.
“Kami dari awal sering disampaikan, kami siap diatur, namun kami tidak mau kalau kami dilakukan pelarangan secara total ataupun ada pihak-pihak yang mengusulkan pelarangan yang intinya membunuh kami. Jadi yang masuk akal,” tegasnya, Senin (16/11/2026).
Baca juga: Jelang Demo Sound Horeg, Ini Imbauan MUI Jember
Arif juga mempersilakan pihak-pihak yang keberatan dengan keberadaan sound horeg untuk menyampaikan usulan. Namun, menurutnya, aturan yang dirumuskan harus masuk akal dan tidak merugikan para pengusaha sound system.
“Pada dasarnya kami hanya penyedia saja. Terkait dancer, miras, itu diluar kami. Itu unsur masyarakat sendiri. Karena kami disewa dari awal hanya perangkat sound, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Dalam pertemuan dengan jajaran Pemkab Jember, Polres, dan DPRD, Arif menyebut tidak ada larangan terhadap penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat.
“Kegiatan masyarakat itu banyak, ada pengajian, solawatan, karnaval, dan lain sebagainya,” sebutnya.
Dalam pertemuan tersebut, para pihak memberikan waktu dua minggu ke depan untuk menggelar dialog yang melibatkan pengusaha sound horeg, Bupati, Polres, DPRD, MUI, dan pihak terkait lainnya. Dialog itu diharapkan dapat menghasilkan rumusan aturan mengenai penggunaan sound system ke depan.
Namun, Arif mengancam pengusaha dan pecinta sound horeg akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa hingga 10 kali lipat jika dalam dua minggu tidak ada pembahasan bersama.
Baca juga: Pemilik dan Ribuan Pecinta Sound Horeg di Jember Bakal Turun ke Jalan
“Kalau sekarang kami membatasi. Tapi kalau janji tidak ditepati, kami akan bawa massa yang lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten III Pemkab Jember, Imam Sudarmaji membacakan hasil pertemuan. Ada sejumlah poin yang disepakati, di antaranya tidak ada larangan penggunaan sound horeg, perda masih dalam tahap pembahasan, Bapemperda membuka ruang dialog, serta aspirasi hasil pertemuan akan disampaikan kepada bupati.
Pemkab Jember juga menyatakan siap menggelar forum dialog dengan mengundang seluruh pihak terkait untuk mencari solusi bersama.
“Mengedepankan dialogis dibandingkan dengan pengerahan massa,” terangnya.
Baca juga: Sound Horeg Meresahkan, MUI Bahas Aturan Dengan Komisi A DPRD Jember
Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono menambahkan, pihaknya berupaya menjadi penengah untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak, baik pengusaha sound system maupun masyarakat yang merasa terganggu.
“Kita tidak mungkin menghapus, paling tidak diatur. Yang perlu disepakati berapa sub, agar tidak menggangu masyarakat. Paling tidak antara 8 sub sudah aman, sama-sama kepentingan masyarakat yang tidak suka diakomodir,” katanya.
Selain pembatasan jumlah subwoofer, Budi juga mengusulkan pengaturan waktu penggunaan sound system agar tidak mengganggu waktu istirahat masyarakat.
“Termasuk Jamnya bisa diawali pukul 12.00 siang dan off diangka jam 12 malam. Kalau sampai pagi kasihan masyarakat. Karnavalnya otomatis lebih maju,” imbuhnya.