jatimnow.com - ALSA Care and Legal Coaching Clinic 2026 Universitas Jember (Unej) menemui Komisi B DPRD Jember untuk menyampaikan sejumlah persoalan terkait pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu yang menjadi sorotan adalah belum adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus UMKM yang dinilai penting untuk mendorong pelaku usaha lokal naik kelas.
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jember tersebut, mahasiswa Fakultas Hukum Unej menyampaikan sejumlah catatan, mulai dari belum optimalnya pendataan UMKM, terbengkalainya aplikasi J-Kopi, hingga lemahnya pengawasan terhadap bantuan pemerintah bagi pelaku usaha.
Mahasiswa menilai belum adanya Perda khusus UMKM membuat upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha belum memiliki landasan regulasi yang kuat. Padahal, sejumlah kelurahan telah aktif menjalankan program pemberdayaan UMKM.
Baca juga: NasDem Jember Terima SK PAW Dedy Dwi Setiawan, Ahmad Toharudin Segera Dilantik
Kondisi tersebut dinilai berbeda dengan kabupaten tetangga, seperti Banyuwangi dan Bondowoso yang telah memiliki Perda terkait UMKM.
Selain persoalan regulasi, ALSA juga menyoroti aset digital milik pemerintah daerah, salah satunya aplikasi J-Kopi yang kini tidak lagi berfungsi optimal. Padahal, aplikasi tersebut sempat mendapat respons positif masyarakat karena dinilai dapat membantu pemasaran sekaligus pemberdayaan UMKM.
“Mungkin karena minimnya pemeliharaan dan tidak dapat digunakan, hingga mangkrak,” kata salah satu mahasiswa.
Mahasiswa juga mencontohkan keberadaan website UMKM di Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, yang telah terintegrasi dengan marketplace. Melalui platform tersebut, pelaku usaha dapat memasarkan produknya secara daring sekaligus mencantumkan kontak yang memudahkan konsumen melakukan pemesanan.
Namun, fasilitas serupa belum dapat dinikmati seluruh kelurahan. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan anggaran. Pengembangan aplikasi seperti yang dimiliki Kelurahan Tegalgede membutuhkan biaya sekitar Rp30 juta.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pendataan UMKM yang dinilai belum maksimal. ALSA menyoroti adanya kesenjangan data pada 2020, ketika tercatat sebanyak 293.788 UMKM, sementara jumlah pelaku usaha diproyeksikan mencapai 647.000.
ALSA juga menyoroti persyaratan agunan pinjaman perbankan untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp100 juta. Padahal, ketentuan dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2026 mengatur bahwa pengajuan KUR pada plafon tersebut tidak mensyaratkan agunan tambahan.
Pengawasan terhadap bantuan pemerintah untuk pelaku UMKM turut menjadi sorotan. Salah satunya bantuan gerobak melalui program Mlijo Cinta yang disebut masih menghadapi persoalan karena terdapat penerima bantuan yang justru menjual kembali fasilitas tersebut.
Dari berbagai persoalan itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah rekomendasi. Di antaranya penyediaan layanan administrasi secara daring untuk mempermudah pelaku UMKM mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pengembangan layanan digital berstandar di tingkat desa dan kelurahan.
Layanan tersebut diharapkan dikelola oleh admin terlatih dan terintegrasi dengan portal resmi Pemerintah Kabupaten Jember. Mahasiswa juga mendorong adanya pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM hingga pengesahan Perda sebagai landasan pemberdayaan.
Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Diskopumdag Jember, Rudi Prasetya Aji, menyampaikan bahwa terdapat regulasi baru dari kementerian yang mengatur tentang UMKM.
Menurutnya, pemerintah daerah juga memiliki perangkat pendataan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jember.
"Di situ ada alat yang mengakomodasi jumlah UMKM. Bahkan bukan hanya UMKM, seluruh jumlah pelaku usaha terakomodasi di situ,” ungkapnya.
Baca juga: Soroti Bantuan Tak Tepat Sasaran, Hanan Ajak Warga Jadi Agen Perlinsos
Rudi juga mempertanyakan validitas angka jumlah UMKM di Jember. Menurutnya, masih diperlukan pemahaman yang sama mengenai kategori UMKM dan pedagang kaki lima (PKL) agar pendataan tidak tercampur.
“Saya mengoreksi jumlah UMKM, karena banyak yang masih belum paham apa UMKM dan apa PKL,” ujarnya.
Rudi turut membenarkan bahwa belum tersedia anggaran untuk perbaikan aplikasi J-Kopi maupun pengembangan website di masing-masing kelurahan. Dia berharap DPRD Jember dapat mempertimbangkan penganggaran untuk kebutuhan tersebut.
Terkait pengurusan NIB, Rudi menyebut dokumen tersebut merupakan persyaratan utama untuk mengurus perizinan lanjutan.
“Kalau ngomong NIB, itu persyaratan utama dalam melanjutkan perizinan lainnya. Tanpa NIB bukan apa-apa,” sebutnya.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menjelaskan bahwa UMKM memiliki karakteristik dan klasifikasi berbeda. Karena itu, pendataan dan kebijakan pemberdayaan perlu disesuaikan dengan kategori masing-masing usaha.
Dia menyebut klasifikasi berdasarkan definisi Bank Dunia membedakan UMKM berdasarkan jumlah pekerja. Usaha mikro memiliki maksimal 10 pekerja, usaha kecil lebih dari 10 pekerja, sedangkan usaha menengah berada pada rentang 21 hingga 300 pekerja.
“Ada karakteristik UMKM, jadi harus dibedakan dulu,” sebutnya.
Baca juga: Indi Naidha Respons Keluhan Sampah di TPI Puger Jember, Kerahkan Truk-Ekskavator
Mengenai persoalan pendataan, Candra menyebut data pelaku usaha telah tersedia melalui sistem OSS. Namun, dia mengakui masih terdapat kendala dalam proses pengurusan NIB, terutama terkait persyaratan tata ruang dan kesesuaian lokasi usaha.
Menurutnya, pelaku usaha masih harus memenuhi ketentuan lokal, termasuk persetujuan terkait tata ruang dan peruntukan lahan.
“Dan kita belum punya Perda RTRW dan RDTR itu yang membuat NIB susah. Itu yang membuat investasi kita masih bisa tumbuh belum optimal. Maka Perda RTRW harus diselesaikan dulu,” pintanya.
Candra juga meminta mahasiswa ALSA memperluas kajian terhadap persoalan UMKM di Jember. Dia menilai rekomendasi yang disampaikan perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kajian akademis agar dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan daerah.
“Ayo nanti kita konkretkan. Rekomendasi dari mahasiswa ini sangat luar biasa dan saya mohon dikonkretkan menjadi satu naskah akademik. Mari kita ketemu lagi, nanti hearing dengan pimpinan DPRD Jember. Ini langkah konkret ALSA punya semangat agar UMKM Jember bisa naik kelas dan melesat,” ungkapnya.
Anggota Komisi B DPRD Jember, Nilam Noor Fadilah, menambahkan bahwa sejumlah poin rekomendasi mahasiswa masih perlu disempurnakan. Menurutnya, persoalan pemberdayaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran, tetapi juga prioritas penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Dia menilai sejumlah kegiatan seremonial di Jember perlu dievaluasi agar anggaran dapat lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelaku UMKM.
“Harapan kami, ada beberapa forum yang perlu kita lakukan dalam waktu dekat dalam bentuk naskah akademik juga. Bantu kami agar Perda bisa segera kita sahkan, perlu kesiapan tersistem yang kita siapkan ke depan,” imbuhnya.