jatimnow.com - KNPI Jawa Timur tegaskan bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah, dan akan membentuk posko pengaduan pelanggaran pilkada.
KNPI sebagai wadah berhimpun bagi organisasi kepemudaan yang beragam latar belakang, tetap berkomitmen mengambil posisi netral aktif.
"KNPI tidak bisa mencegah orang untuk berpartisipasi dalam berbagai agenda politik tingkat lokal maupun nasional," ujar Caretaker DPD KNPI Provinsi Jawa Timur Achmad Suhawi, Rabu (21/3/2018).
Ia menegaskan, KNPI tetap memayungi semua kepentingan anggotanya. "Tapi kualitas demokrasi tetap harus kita jaga bersama," tegasnya.
Suhawi menerangkan, tidak ingin kejadian di Pilkada Kabupaten Garut terjadi di pilkada serentak di Jawa Timur. Di Garut, penyelenggara pemilu terbukti menerima gratifikasi dari salah satu pasangan calon.
"Ini peringatan bagi para penggiat demokrasi bahwa, netralitas yang melekat pada penyelenggara pemilu tetap diawasi," ujarnya.
Ia menambahkan, dirinya akan road show ke daerah-daerah. Selain memantapkan persiapan pelaksanaan Rapat pimpinan daerah dan musyawarah daerah XII KNPI Jatim, juga persiapan pembentukan posko-posko pengaduan pelanggaran pemilu di tahun politik di Jawa Timur.
"Kita akan membentuk pengawasan penyelenggara pemilu. Nantinya kantor-kantor KNPI di daerah kabupaten dan kota akan berfungsi sebagai posko pengaduan," jelasnya.
Posko pengaduan pengawasan pelanggaran pemilu rencananya akan mulai bergerak pada April 2018.
"Sekarang masih tahap koordinasi dengan Gakkumdu Provinsi Jawa Timur dan civil society," terangnya.
Reporter: Jajeli Rois
Editor: Arif Ardianto