TPS Siapkan Skema Antisipasi Lonjakan Peti Kemas Jelang Nataru
Ekonomi Kamis, 22 Des 2022 07:56 WIB
jatimnow.com - PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) telah melakukan beberapa antisipasi lonjakan arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak jelang Nataru.
Salah satu penyebabnya adalah pembatasan kegiatan operasional angkutan barang di sejumlah ruas jalan yang diberlakukan pemerintah. Hal ini diperkirakan berimbas terjadinya penumpukan peti kemas di pelabuhan.
Plt Direktur Utama Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Bambang Hasbullah menyatakan telah menyiapkan beberapa skema, serta memastikan performa dengan menjadwalkan maintenance rutin alat bongkar muat.
“Kita sudah mengatur slot lapangan penumpukan, dengan menyiapkan blok-blok penumpukan sementara, khususnya untuk peti kemas impor yang diperkirakan akan terjadi penumpukan, seiring diberlakukannya pembatasan operasional angkutan barang,” kata Bambang dalam siaran pers, Rabu (21/12/2022) malam.
Selain itu, pihaknya juga memastikan sejumlah alat seperti Container Crane (CC), Rubber Tyred Gantry (RTG), head truck maupun alat bongkar muat lainnya dalam kondisi baik.
TPS juga melakukan perbaikan paving yang bergelombang di beberapa blok lapangan penumpukan. Review terhadap sistem Terminal Operating System (TOS) juga dilakuan oleh tim operasional, planning dan IT TPS, sebagai upaya preventif atas risiko terjadinya kendala pada sistem.
Bambang Hasbullah menambahkan kebutuhan reefer plug jelang Nataru tahun ini diprediksi naik 3 persen dibanding periode tahun sebelumnya.
“Kami menyediakan 1.448 unit reefer plug untuk mengantisipasi lonjakan arus barang. Saya kira jumlah tersebut sudah aman,” ungkap Bambang.
Sampai dengan November 2022, arus peti kemas yang ditangani entitas di bawah Subholding Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) ini mencapai 1.245.283 TEU’s. Jumlah itu terdiri atas peti kemas internasional 1.177.616 TEU’s dan peti kemas domestik 67.667 TEUs.
Diprediksi arus peti kemas kurang menggembirakan sampai dengan akhir tahun. Hal ini sejalan dengan kondisi eksternal yang disebabkan pemerintah China yang masih memberlakukan lockdown, berlanjutnya perang Rusia-Ukraina, serta krisis ekonomi global.
