Soroti Soal Kemiskinan, Mas Dhito Minta Jajarannya Peka Kesulitan Masyarakat

jatimnow.com - Bupati Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) menyoroti persoalan kemiskinan di Kabupaten Kediri.

Persoalan itu menjadi salah satu isu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2024.

Kasus kemiskinan di Kabupaten Kediri pada Tahun 2021 sebesar 11,64 persen, pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 10,65 persen. Presentase itu jika dalam hitungan jumlah penduduk di Kabupaten Kediri, menurut Mas Dhito warga miskin masih pada kisaran ratusan ribu penduduk.

"Saya ingatkan kepala SKPD, camat, tugas kita masih banyak, bapak ibu semua harus mempunyai sense of crisis, bagaimana merasakan kesulitan masyarakat, bagaimana merasakan beratnya masyarakat saat ini," ungkap Mas Dhito saat membuka Musrenbang RKPD 2024 di Convention Hall SLG, melalui siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (10/3/2023).

Mas Dhito menegaskan ke jajarannya untuk rajin turun ke lapangan, mengecek daerah yang masih menjadi kantong kemiskinan ekstrem. Adapun program yang akan dibuat di tiap satuan kerja haruslah memiliki time line dan mengakomodir usulan dari bawah.

"Desa mengusulkan program ke kecamatan, kecamatan mengusulkan ke kabupaten, kita harus mengakomodir, pola top down harus benar dihilangkan," pesannya.

Dalam menjalankan setiap program pembangunan, Mas Dhito mewanti-wanti tiap satuan kerja untuk tidak berorientasi pada serapan anggaran yang bagus. Program yang dijalankan haruslah benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagaimana diketahui, tema pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2024 yakni peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan transformasi ekonomi inklusif berkelanjutan didukung birokrasi melayani untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dari tema pembangunan tersebut, dijabarkan 7 prioritas pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2024, yakni pembangunan SDM; transformasi ekonomi inklusif; penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting; pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

Kemudian, reformasi birokrasi dan pelayanan publik; peningkatan stabilitas, kondusivitas dan keamanan daerah menghadapi pilpres, pileg dan pilkada; serta pembangunan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Kediri, Salehudin mengungkapkan, kegiatan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Kediri 2024 termasuk mengklasifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang di tingkat kecamatan.

Hasil yang diharapkan dalam musrenbang tersebut yakni menetapkan arah kebijakan prioritas pembangunan sebagai substansi RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 berdasarkan fungsi masing masing perangkat daerah dengan memperhatikan masukan, tanggapan dari semua stagholder di Kabupaten Kediri termasuk daftar usulan prioritas pembangunan di daerah.

"Tahapan Musrenbang dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 ini telah dimulai dari forum konsultasi publik, Musrenbang tingkat kecamatan, dan Musrenbang tematik forum perangkat daerah," tambahnya.

(ADV)