Anggaran Belanja Surabaya 2023 SILPA Rp225 Miliar, Emane!

jatimnow.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2024.

Nota keuangan tersebut diserahkan dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Surabaya, Selasa (17/10/2023).

"Semoga APBD yang dimasukkan berdasarkan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) ini segera kita sepakati bersama dan bermanfaat untuk rakyat Surabaya," kata Eri.

Setelah nota keuangan diserahkan, maka tahapan selanjutnya adalah dilakukan pembahasan bersama DPRD Surabaya. Pembahasan itu dilakukan sebelum nantinya R-APBD tahun 2024 disahkan.

Menariknya, tahun ini Surabaya masih memiliki sisa anggaran yang harus dikembalikan. Mantan Kepala Bappeko itu menjelaskan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 sekitar Rp225 miliar.

"SILPA kita Rp225 miliar, mengalami penurunan 70 persen dari yang sebelumnya Rp800 miliar. Berarti kinerja Pemkot dan DPRD alhamdulillah berhasil. Karena SILPA semakin kecil maka semakin banyak (anggaran) yang terserap untuk masyarakat," jelas Eri.

Selain itu, pada kekuatan anggaran tahun 2024, Surabaya juga mengalami penurunan dari Rp11 triliun menjadi Rp10,8 triliun. Namun pada APBD 2024 ini, pihaknya akan prioritas untuk kesehatan, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan.

Termasuk pula prioritas terhadap pengentasan pengangguran serta pengurangan angka kematian ibu dan anak.

"Kemudian juga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," ujarnya.

Namun, di balik SILPA itu, hasil mengungkap jika angka kemiskinan Surabaya turun, dari awalnya 5,7 persen menjadi 4,3 persen. Data kemiskinan tersebut sebagaimana hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Untuk hari ini tahun 2023 (data) belum keluar lagi, semoga (kemiskinan) semakin turun," harapnya.

Saat ini Pemkot Surabaya juga tengah mengkonfirmasi data warga miskin milik pemkot dengan data di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data dari Bappenas itu merupakan hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh BPS tahun 2023.

"Karena Bappenas juga ada desil 1 dan desil 2 yang dilakukan Regsosek dari BPS, jadi kita samakan datanya. Kita akan berikan pekerjaan, kita sentuh sesuai dengan koordinasi dan hasil diskusi dengan DPRD. Semoga (kemiskinan) turunnya drastis nanti," tandasnya.