Pixel Code jatimnow.com

DPRD Lamongan Bahas Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Mulai Besok

Pemerintahan Rabu, 06 Nov 2024 14:56 WIB
Ketua DPRD Lamongan, Muhammad Freddy saat memberikan kabar terkait kelanjutan program makan bergizi gratis. (Foto : Adyad Ammy Iffansah/jatimnow.com)
Ketua DPRD Lamongan, Muhammad Freddy saat memberikan kabar terkait kelanjutan program makan bergizi gratis. (Foto : Adyad Ammy Iffansah/jatimnow.com)

jatimnow.com - DPRD Lamongan mulai membahas program nasional makan bergizi gratis untuk pelajar. Nantinya, pembahasan akan mengarah pada skema penggunaan anggaran APBD 2025.

Ketua DPRD Lamongan, Muhammad Freddy mengungkapkan bahwa pihaknya bakal memulai pembahasan melalui forum hearing komisi yang rencananya akan digelar 3 hari, pada Kamis (7/11/2024) sampai Sabtu (9/11/2024) mendatang.

"Pembahasan APBD 2025 sampai tahap penyampaian jawaban Bupati terkait tanggapan fraksi, sejauh ini masih belum ada pembahasan soal program itu (makan bergizi gratis)," ungkap Freddy, Rabu (6/11/2024).

Terkait kepastian program tersebut, Freddy belum berani memberi keterangan lebih jauh dan mengaku bahwa pihaknya baru akan memulau pembahasnya dalam hearing komisi.

"Terkait dengan ada atau tidak adanya program makan bergizi gratis kita lihat nanti di pembahasan pada tingkat komisi dan badan anggaran," ujarnya.

Setelah dilakukan hearing, terang Freddy selanjutnya akan dibahas mendalam dalam rapat banggar (badan anggaran) yang juga digelar 3 hari, yakni Senin (11/11/2024) sampai Rabu (13/11/2024).

"Mulai besok Kamis, Jumat, Sabtu ada hearing komisi dari leading sektornya masing-masing dan pekan depan Senin, Selasa, Rabu rencananya masuk pembahasan badan anggaran," urainya.

Freddy menerangkan bahwa hasil dan kepastian program tersebut apakah mendapat dukungan dana APBD Kabupaten Lamongan 2025 atau tidak menunggu hasil rapat banggar. Mengingat, kata Freddy belum ada intruksi dari pemerintah pusat maupun provinsi.

"Yang membidangi dengan program ini Komisi D itu nanti akan ketemu di situ. Sejauh ini intruksi pusat juga belum ada," katanya.