Debat Pilkada Jember, Fawait: Tidak Boleh Lagi Ada ASN Berurusan dengan Hukum

jatimnow.com - Pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Jember Muhamamd Fawait - Djoko Susanto berkomitmen untuk memperbaiki sistem di pemerintahan Kabupaten Jember, kelak ketika terpilih. Sistem yang baik, menurut Fawait mampu mencegah Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kepala desa berurusan dengan hukum.

"Ke depan tidak boleh lagi, ada kepala dinas, Sekda, kepala desa, yang berurusan dengan hukum. Kita lindungi dengan sistem yang baik, dan perbaikan lainnya," kata Gus Fawait, dalam debat publik kedua Pilkada Jember, Sabtu (9/11/2024). 

"Jika sistemnya baik, maka celah-celah akan tertutupi. Ingat kata Bang Napi, kejahatan bukan ada niat, tapi karena ada kesempatan. Dan kekurangan dari sistem kalau dari birokrasi," sambungnya. 

Maka dari itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) harus diperbaiki. 

"Tadi waktu debat sudah kita jabarkan bersama Pak Djoko sang ahli birokrasi. Tadi bahkan saya dikasih jawaban-jawaban yang tokcer, terkait bagaimana IRB diukur," ungkapnya. 

Karena menurut Gus Fawait, untuk mengukur birokrasi itu melalui SAKIP dan IRB. Sedangkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu hanya urusan administrasi. 

"Jadi WTP itu administrasi keuangan, dan itu hal yang berbeda. Jaka sambung naik becak, gak nyambung cak," ucapnya. 

Termasuk adanya Sekda Jember yang ditahan, menurut Gus Fawait karena tidak adanya pencegahan dari pimpinan atau bupati. 

"Kita itu paling penting adalah pencegahan. Jangan-jangan Sekda tidak salah, tapi sistem kita yang kurang baik," ungkapnya. 

"Maka kedepan tidak boleh lagi ada yang dikorbankan gara-gara sistem yang belum sempurna. Cukup dan jangan, kasihan dan mereka punya keluarga," tandasnya.