Terkendala Sponsor, PSBI Blitar Terancam Absen di Liga 4 Musim Ini

jatimnow.com - Tim sepakbola kebanggaan Kabupaten Blitar, PSBI terancam absen dalam kompetisi Liga 4 musim 2024-2025. Hingga saat, ini manajemen masih kesulitan mendapatkan sponsor.

Sebelumnya PSBI berlaga di Liga 3. Namun, peraturan baru membuat tim berjuluk Singo Lodro ini harus bermain di Liga 4. Kompetisi tersebut dijadwalkan mulai bergulir pada Desember mendatang.

Direktur PT. Blitar Bola Mandiri pengelola PSBI, Wima Brahmantya mengatakan, beberapa investor yang sebelumnya menjalani komunikasi dengan menejemen belum mencapai kesepakatan. Belum tercapainya kesepakatan ini bukan karena ada kendala di PSBI, namun persoalan di internal perusahaan tersebut.

"Sampai saat ini belum investor yang memastikan kesanggupannya menjadi sponsor PSBI," ujarnya, Selasa (12/11/2024).

Meski demikian, pihak menejemen tidak menutup diri jika ada investor yang siap membiayai dalam waktu dekat. PSBI dapat mengikuti Liga 4 asalkan dalam waktu dekat ada sponsor yang masuk.

Sesuai regulasi untuk Liga 4 sudah tidak diperbolehkan menggunakan pembiayaan dari pemerintah. PSBI harus mandiri untuk dapat mengarungi kompetisi Liga 4.

“Kalau tidak ada sponsor masuk dalam waktu dekat, kita break dulu tahun ini. Kita akan mengikuti Liga 4 musim depan dan harus ikut,” ungkapnya.

Sementara itu Manajer Keuangan PT Harta Mulya, Randu Rama Ditya menuturkan, selama ini perusahaannya menjadi sponsor utama PSBI.

Untuk tahun ini, PT Harta Mulya belum dapat menjadi sponsor utama karena harus menyelesaikan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan Kopi De Karanganjar. Pria yang sebelumnya menjadi Manejer PSBI ini membuka diri jika ada tokoh ataupun perusahaan yang berkenan mengelola PSBI.

Pihaknya akan menyerahkan pengelolaan kepada perusahaan sepepuhnya asalkan membawa kebaikan untuk PSBI. Mereka juga tidak meminta mahar kepada investor asalkan serius untuk kebaikan PSBI. Meski demikian, pihaknya tidak ingin PSBI keluar dari Blitar, karena klub ini merupakan sejarah kembagaan warga Blitar.

“Monggo dikelola satu atau dua tahun asalkan bertanggungjawab, setelah itu kita komunikasikan,” pungkasnya.