Curigai Penyelenggara Pilkada Tak Netral, Ketua PKB Jember: Kurang Ajar

jatimnow.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember mencurigai banyaknya penyelenggara yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Kini, PKB Jember melaporkan sejumlah temuan penyelenggara yang diduga tidak netral atau berpihak ke salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati ke Bawaslu, Selasa (12/11/2024).

"Temuan banyak, ini sistematis dan masif. Dari penyelenggara seperti itu, dari peserta parpol juga begitu. Jadi ditungganginya para penyelenggara tanpa rasa malu, ini sangat kurang ajar. Menciderai demokrasi tanpa rasa malu," kata Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi.

Ayub mengaku, banyak menerima laporan dari bawahan terkait dugaan tidak netralnya penyelenggara Pilkada, baik dari jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang di bawahnya. 

"Jadi ini tidak bekerja sesuai aturan yang sudah diatur, dimana kami mencurigai atas temuan ini. Ini banyak sekali, beberapa lembar," ungkapnya. 

Ayub mengibaratkan, seandainya permainan sepak bola ini KPU bagaikan panitia dan Bawaslu bagaikan wasit. Dimana seharusnya mensukseskan dan menjadi pencegahan, tapi semua ini menjadi pemain

"Sampai ada temuan kami, Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) itu menyebut menjadi petugas partai. Ini kan aneh, bahwasannya demokrasi yang ada di Jember betul-betul melalui prosedur dan aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang," tegasnya. 

"Kalau aturan berjalan dengan baik, maka hasil yang didapatkan maka akan baik juga. Tapi kalau proses demokrasi di ciderai seperti ini, otomatis hasilnya akan menciderai demokrasi. Ini akan berkembang dan berdampak kepada masyarakat," sambungnya. 

Dari itu, PKB Jember sebagai partai politik peserta pemilu menjaga itu. Salah satunya datang untuk mengklarifikasi dan melaporkan kepada Bawaslu. 

"Karena Bawaslu mempunyai tanggung jawab yang besar proses pelaksanaan demokrasi di Pilkada serentak, agar bisa berjalan dengan baik," ujarnya. 

Yang lebih menyesalkan, bahkan ada penyelengara yang memamerkan poster, menyampaikan pada KPPS, PPS dan PPK sampai level bawah.

"Sampai ada yang menyampaikan, saya yang bertanggung jawab, saya yang akan pasang badan," kesalnya. 

Diketahui, temuan adanya penyelenggara yang tidak netral di antaranya terjadi di kecamatan Sukowono, Mayang, Arjasa dan lainnya.