Kasus PMK Melonjak, Pemkab Kediri Intensifkan Pengobatan
Pemerintahan 20 jam yang lalu
jatimnow.com – Pemerintah Kabupaten Kediri menutup sementara sejumlah pasar hewan, seiring kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terus melonjak. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, saat ini mereka tengah mengintesifkan pengobatab.
Penutupan tidak hanya pada pasar hewan yang dikelola Pemkab Kediri seperti pasar hewan Tretek Pare dan pasar hewan Grogol. Namun, juga pasar hewan yang dikelola pemerintah desa, di antaranya pasar hewan Purwokerto Ngadiluwih, Wonorejo Wates, Brenggolo Plosoklaten dan Bringin Badas.
“Saat ini petugas kita juga terus melakukan pengobatan ternak yang terkena PMK,” kata Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, Selasa (14/1/2025).
Berdasarkan data DKPP hingga 12 Januari 2025, PMK ini sudah mencapai 607 kasus yang tersebar di semua kecamatan, didominasi sapi potong. Hasil penanganan pengobatan yang dilakukan, dari 607 kasus, sapi yang sembuh sebanyak 128 ekor, 450 sapi masih dalam kondisi sakit dan 25 sapi mati.
Penutupan pasar hewan ini dari yang semula dilakukan hingga tanggal 25 Januari diperpanjang hingga 28 Januari. Tutik pun mengimbau dengan tegas kepada para pedagang untuk bisa bekerjasama mentaati kebijakan penutupan sementara pasar hewan tersebut guna menekan penyebaran PMK.
Pasalnya, lanjut Tutik, meski informasi penutupan telah disampaikan, masih saja ada pedagang kambing yang nekat mau berjualan dengan alasan hewan yang terkena kasus PMK sejauh ini hanya sapi. Hal itu sempat terjadi di pasar Tertek saat hari pertama penutupan, pada Senin (13/1/2025).
Meski kasus yang ditemukan saat ini hanya pada hewan sapi, namun penyakit PMK bisa menyerang jenis hewan yang berkuku belah lain termasuk kambing.
“Saat ini kita juga mempersiapkan untuk pengadaan vaksin,” tambah Tutik.
Seperti yang disampaikan saat rapat koordinasi gugus tugas PMK bersama Bupati Hanindhito Himawan Pramana dan jajaran Forkopimda pada 8 Januari lalu, guna memitigasi penyebaran PMK, DKPP mengusulkan pengadaan 50.000 dosis vaksin dengan anggaran sekitar Rp1,5-2 miliar.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri Erfin Fatoni menyebut, pada tahun 2025 ini pihaknya mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) Rp17,9 miliar. Pihaknya pun siap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin sebagaimana estimasi yang dibutuhkan.
“Kami menyesuaikan dengan teman-teman DKPP, kebutuhan seperti apa nanti akan kita penuhi, karena jangan sampai kenaikan (kasus PMK) yang eksponensial ini menjadi lebih besar lagi,” urai Erfin usai acara rapat saat itu.
