DPRD Kota Kediri Minta Gedung Dibangun di Lokasi Baru, Menteri PU Ajukan ke Kemenkeu
Pemerintahan 2 jam yang lalu
jatimnow.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau kondisi gedung DPRD Kota Kediri pasca dibakar massa, dalam kerusuhan pada 30 Agustus lalu, Minggu (14/9/2025). Bersama Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan pimpinan DPRD Kota Kediri, dia ingin melihat langsung kerusakan serta membahas langkah penanganan.
Menteri PU bersama Wali Kota dan pimpinan DPRD berkeliling memeriksa bagian-bagian gedung yang mengalami kerusakan paling parah. Dody menyampaikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, mengingat adanya permintaan agar gedung DPRD dipindahkan ke lokasi baru.
“Kalau ingin dipindahkan harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan, karena Kementerian PU hanya bisa merehabilitasi. Permintaan ini akan kami teruskan dulu ke Kementerian Keuangan. Jadi sementara upaya rehabilitasi kami tunda,” jelas Dody.
Terkait anggaran, ia menjelaskan nilainya akan disesuaikan berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, dengan pembagian porsi APBN dan APBD. Untuk Kota Kediri, kebutuhan rehabilitasi diperkirakan sekitar Rp15 miliar, namun jika dibangun di lokasi baru tentu akan lebih besar.
Menurutnya, pemerintah pusat sudah menyiapkan skema anggaran hampir Rp1 triliun untuk pemulihan gedung-gedung pemerintahan yang terbakar di sejumlah daerah.
"Kalau di daerah lain rata-rata memilih dibangun kembali di lokasi yang sama. Tapi kalau di Kota Kediri Bu Wali dan Bu Dewan ingin pindah, ya akan kami proses sesuai mekanisme,” imbuhnya.
Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, menjelaskan alasan pihaknya mengusulkan pembangunan di lokasi baru. Gedung lama dinilai terlalu sempit dan kurang representatif untuk audiensi maupun rapat dengan masyarakat.
“Sebanyak 29 anggota DPRD sudah berparipurna dengan Mbak Wali. Karena Kota Kediri punya lahan yang bisa dimanfaatkan, maka kami ajukan untuk dipindahkan,” terangnya.
Untuk sementara, DPRD Kota Kediri menggunakan ruang-ruang milik Pemkot sebagai tempat rapat. Adapun lokasi alternatif pembangunan gedung baru akan diumumkan setelah ada kesepakatan dengan pemerintah pusat.
