Atasi Limbah Tahu, PGN dan KLHK Bangun Kampung Pangan BERSINAR di Jombang
Ekonomi 3 jam yang lalu
jatimnow.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), sebagai Subholding Gas Pertamina, berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengatasi masalah limbah tahu yang telah lama menjadi isu lingkungan serius di wilayah tersebut.
Kolaborasi itu diwujudkan melalui program Tanggung Jawab Sosial (CSR) bertajuk Kampung Pangan BERSINAR (Berwawasan Lingkungan, Higienis dan Tenar).
Program tersebut bertujuan untuk mendorong Kabupaten Jombang sebagai pusat industri tahu yang ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Inisiatif ini muncul karena banyaknya industri tahu (88 unit) di Jombang yang belum memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai, sehingga mencemari air sungai, lahan pertanian, dan kesehatan masyarakat.
Salah satu kegiatan utama dalam program Kampung Pangan BERSINAR adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.
Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLHK, Tulus Laksono, menjelaskan bahwa Jombang dipilih karena laporan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat yang mencari solusi pengelolaan limbah dan perbaikan kualitas air Sungai Brantas.
"Sentra tahu Jombang dipilih oleh KLHK untuk dibantu, karena laporan dari DLH Jombang untuk mencari solusi pengelolaan limbah dan memperbaiki kualitas air Sungai Brantas. Hal ini juga untuk mengurangi gesekan horizontal dan pengelolaan konservasi air tanah," ujar Tulus Laksono.
Bupati Jombang, Warsubi, menyampaikan apresiasi atas kerjasama ini. Ia mengakui bahwa industri tahu di Jogoroto menyerap ribuan tenaga kerja, namun juga menghasilkan limbah yang mencemari sungai.
"Pabrik tahu di Jogoroto Jombang yang menyerap ribuan tenaga kerja dengan penghasilan diatas UMR, membawa tantangan besar dalam pengelolaan limbah produksi tahu yang mencemari sungai. Kami sangat berterimakasih atas kerjasama pembangunan IPAL Komunal antara KLH dan DLH Jombang dengan dukungan penuh dari Pertamina Grup melalui PGN," ucap Bupati Warsubi.
IPAL Komunal ini diharapkan dapat menampung limbah dari 88 usaha tahu rumahan. Setiap harinya, industri tahu di Kecamatan Jogoroto membutuhkan 84 ton kedelai, menghasilkan limbah cair sekitar 1.260.000 liter dengan kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) mencapai 4.200 kilogram.
Dengan IPAL Komunal, kadar BOD dapat ditekan menjadi 960 kilogram per hari, sehingga limbah yang dihasilkan lebih ramah lingkungan.
Selain IPAL Komunal, program ini juga mencakup pembangunan kolam fitoremediasi untuk memanfaatkan air olahan limbah tahu sebagai irigasi pertanian, pengolahan eceng gondok menjadi pupuk, peralihan energi dari kayu bakar ke gas bumi, dan pengumpulan minyak jelantah.
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN, Rachmat Hutama, menambahkan bahwa program ini juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. PGN akan mendukung pembentukan koperasi, pemberdayaan perempuan, peningkatan kesadaran akan keselamatan dan sanitasi, pengembangan UMKM, pelatihan branding dan kemasan produk, fasilitasi sertifikasi halal dan izin usaha, serta literasi finansial dan lingkungan.
"Sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN berkolaborasi dengan KLH dan Pemda Jombang untuk merumuskan solusi yang terpadu untuk mengatasi isu lingkungan yang ada. Usaha berbasis tahu merupakan produk unggulan masyarakat Jombang, dengan dukungan penguatan pada sisi lingkungan, sosial maupun ekonomi, diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi kualitas tahu khas daerah ini," jelas Rachmat Hutama.
Peletakan batu pertama program Kampung Pangan BERSINAR telah dilakukan pada 16 September 2025. Program ini menggunakan pendekatan Life Cycle Assessment (LCA) untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan mengidentifikasi proses optimal bagi masyarakat.
"Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi langkah kongkrit untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi dan mengembangkan potensi lokal. Tak kalah penting, program ini diharapkan dapat memperkuat hubungan yang harmonis antara PGN selaku Subholding Gas Pertamina dengan masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah," tutup Rachmat.
