Impor Solar Disetop 2026, Siapkah Indonesia? Ini Kata Ekonom
Ekonomi 3 jam yang lalu
jatimnow.com - Pemerintah berencana menghentikan impor solar mulai tahun 2026. Kebijakan ini menuai berbagai tanggapan, salah satunya dari Ketua Program International Trade & Finance, Petra Christian University, Elisa Tjondro.
Menurut dia, penghentian impor solar merupakan langkah strategis untuk mencapai kemandirian energi dan efisiensi neraca perdagangan dalam jangka panjang. Kebijakan ini dinilai dapat mengurangi dampak fluktuasi harga minyak global terhadap stabilitas ekonomi dan menghemat devisa negara.
Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan produksi kilang domestik dan distribusi biodiesel.
"Keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan produksi kilang domestik dan distribusi biodiesel agar tidak menimbulkan tekanan inflasi atau gangguan pasokan energi," ujarnya.
Elisa juga menuturkan pentingnya sosialisasi kebijakan ini kepada seluruh stakeholders terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah, industri kelapa sawit, industri minyak dan gas bumi, jasa transportasi dan logistik, serta industri mesin-mesin dan alat berat.
Pemerintah juga perlu mengukur dampak negatif jangka panjang dan memberikan waktu adaptasi bagi stakeholders terkait.
Terkait dampak terhadap neraca perdagangan Indonesia, Elisa menjelaskan bahwa penghentian impor berpotensi memberikan dampak positif dalam jangka panjang karena nilai impor energi berkurang signifikan.
Namun, manfaat ini akan optimal hanya jika produksi domestik mampu memenuhi kebutuhan nasional tanpa harus melakukan impor darurat atau meningkatkan biaya produksi secara berlebihan.
"Perencanaan dan kesiapan komprehensif sangat diperlukan sebelum implementasi kebijakan ini," tegasnya.
Elisa juga mengingatkan potensi peningkatan inflasi, terutama pada sektor transportasi dan logistik, jika pasokan solar domestik belum stabil atau harga biodiesel lebih tinggi. Oleh karena itu, pasokan dan distribusi energi harus berjalan lancar serta harga harus dapat dikendalikan pemerintah.
Dari sisi investasi, Elisa menilai bahwa investor akan tertarik untuk berinvestasi jika pemerintah, baik di pusat maupun daerah, bersinergi mendukung iklim investasi dan regulasi terkait energi yang stabil.
Namun, ketidakpastian terkait kualitas pasokan, fluktuasi harga sawit, dan adaptasi kendaraan diesel bisa menimbulkan kekhawatiran bagi investor yang menginginkan risiko rendah.
Secara keseluruhan, Elisa menegaskan bahwa implementasi kebijakan penghentian impor solar harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap dengan memperhitungkan dampak jangka panjangnya.
Jika tidak direncanakan secara matang, kebijakan ini justru dapat berakibat pada kelangkaan solar, inflasi, serta penurunan daya beli masyarakat.
