Madas Jatim Dukung Kebijakan Menkeu Purbaya Tangani Rokok Ilegal
Peristiwa 3 jam yang lalu
jatimnow.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Madura Asli (Madas) Jawa Timur, Nurul Hidayat menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Menteri Keuangan RI, Purbaya, dalam menangani persoalan rokok ilegal di Indonesia.
Ia menilai pendekatan baru tersebut lebih solutif dan berpihak pada rakyat kecil, khususnya petani tembakau dan pengusaha rokok skala kecil-menengah.
Menurut dia, selama ini penanganan rokok ilegal cenderung berfokus pada penindakan hukum semata, tanpa menyentuh akar persoalan yang dihadapi pelaku usaha dan petani.
"Langkah Pak Purbaya patut diapresiasi. Beliau tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ini kebijakan yang memberi jalan keluar, bukan menambah beban,” tegasnya.
Nurul Hidayat menyoroti bahwa kebijakan lama dari aparat Bea Cukai dan kepolisian sering kali menimbulkan keresahan.
Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku usaha rokok kecil dianggap merugikan banyak pihak, termasuk petani tembakau yang menggantungkan hidup pada industri tersebut.
"Negara seharusnya hadir memberi solusi, bukan sekadar menghukum,” ujarnya.
Ia menyebut pendekatan Menteri Keuangan saat ini jauh lebih konstruktif dan realistis. Selain menertibkan industri rokok, kebijakan tersebut juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan penerimaan negara melalui jalur resmi.
"Kebijakan ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk berkontribusi secara legal kepada negara. Ini langkah cerdas dan berkeadilan,” tambahnya.
Sebagai wilayah penghasil tembakau, Madura disebut sangat diuntungkan dengan kebijakan ini. Petani kembali bersemangat menanam, pengusaha rokok bisa berproduksi tanpa rasa takut, dan negara tetap memperoleh pemasukan.
"Inilah keseimbangan yang selama ini kami tunggu,” pungkas Nurul Hidayat.
Dengan sikap tegas dan apresiatif, Madas Jawa Timur menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat kecil, selama dijalankan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan terhadap ekonomi daerah.
