Kemdiktisaintek Mau Tutup Prodi, Pakar Singgung Warisan Orde Baru

jatimnow.com - Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyisir dan melakukan penutupan program studi (prodi) yang dianggap tidak laku di pasar kerja memicu alarm peringatan.

Kebijakan tersebut dinilai kian mengukuhkan wajah pendidikan Indonesia yang sekadar menjadi bengkel pencetak buruh industri, ketimbang ruang pengembangan intelektual.

Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Radius Setiyawan, melihat langkah pemerintah merupakan kelanjutan pola lama. Menurutnya, arah pendidikan nasional sejak era Orde Baru hingga sekarang masih terjebak dalam diksi pembangunan dan modernisasi yang sangat kaku.

"Sejak dulu kita mengenal istilah pembangunan hingga konsep link and match dengan dunia usaha," ujar Radius saat memberikan keterangan, Selasa (28/4/2026).

Konsep kesesuaian antara kampus dan kebutuhan pasar kerja memang terdengar ideal untuk menekan angka pengangguran. Namun, Radius memberikan catatan tajam.

Ia menilai mekanisme tersebut berisiko melahirkan manusia robot yang kehilangan daya kritis karena seluruh orientasi hidupnya hanya tertuju pada materi dan pekerjaan fisik di sektor manufaktur atau jasa.

Radius mengamati narasi 'mengejar ketertinggalan' yang kerap digaungkan pemerintah hanya menjadi legitimasi untuk menyeret kampus ke dalam logika pasar bebas. Masyarakat dipaksa meninggalkan cara pandang lama demi mengejar standar modern yang didefinisikan oleh industri.

"Praktiknya menyerupai pasar bebas. Negara mendisiplinkan institusi pendidikan agar tunduk pada kepentingan pemodal. Terjadi semacam mitos bahwa maju atau tidaknya seseorang hanya diukur dari kecocokannya dengan kebutuhan pabrik," tegasnya.

Fenomena ini, lanjut Radius, merupakan bentuk nyata dari neoliberalisme pendidikan. Pemerintah tidak lagi campur tangan secara frontal, melainkan lewat regulasi yang memaksa mahasiswa mengontrol diri sendiri agar laku dijual.

Kompetisi antarindividu pun tak lagi soal kualitas keilmuan, melainkan soal siapa yang paling siap pakai untuk kepentingan bisnis.

Kecenderungan marketisasi ini dianggap sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi. Jika prodi-prodi yang dianggap 'tidak menghasilkan uang' terus dipangkas, ruang untuk mendiskusikan gagasan, etika, dan kritik sosial akan semakin menyempit.

"Pendidikan hari ini didorong mengikuti keinginan pasar. Ini adalah bentuk determinasi ekonomi terhadap dunia akademik yang seharusnya merdeka," pungkas Radius.