Pixel Code jatimnow.com

Wabup Probolinggo Segera Tindaklajuti Poin Rekomendasi DPRD Terkait LKPJ

Pemerintahan Jumat, 01 Mei 2026 11:05 WIB
Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ saat menerima LKPj di rapat paripurna. (Foto: Ide Farid/jatimnow.com)
Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ saat menerima LKPj di rapat paripurna. (Foto: Ide Farid/jatimnow.com)

jatimnow.com - Sinergi antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Probolinggo terus diperkuat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai bentuk fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Probolinggo resmi menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (30/4/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Oka Mahendra Jati Kusuma, dan dihadiri oleh jajaran anggota dewan. Dari sisi eksekutif, Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo, Fahmi AHZ, hadir didampingi pejabat lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) serta perwakilan Forkopimda.

Penyerahan dokumen rekomendasi dilakukan oleh Oka Mahendra kepada Wabup Fahmi sebagai komitmen bersama untuk mengevaluasi kinerja tahun lalu.

Dalam sambutannya, Wabup Fahmi menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota dewan yang telah membedah LKPJ secara intensif.

"Hari ini kami menerima keputusan DPRD terkait rekomendasi LKPj 2025. Ini adalah koreksi berharga sekaligus kompas untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan," ujarnya.

Fahmi menegaskan bahwa poin-poin rekomendasi tersebut akan segera ditindaklanjuti. Menurutnya, catatan dari legislatif bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya akan memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi ini sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di masa mendatang," tegas Fahmi.

Fahmi juga menekankan bahwa penyampaian LKPJ adalah indikator transparansi dan keberhasilan daerah. Melalui fungsi pengawasan DPRD yang berjalan efektif, diharapkan kinerja pemerintah semakin akuntabel dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.