PKB Jember Luncurkan Hari Fraksi, Warga Bisa Mengadu Tiap Jumat
Politik Jumat, 01 Mei 2026 16:50 WIB
jatimnow.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember meluncurkan program Hari Fraksi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Melalui program ini, warga dapat mengadu langsung kepada wakil rakyat, baik di Gedung DPRD maupun di Kantor DPC PKB Jember.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat, mengatakan bahwa peluncuran ini dilakukan secara serentak atas instruksi DPW PKB Jawa Timur. Program tersebut bertujuan mempermudah penyerapan aspirasi, keluhan, maupun masukan dari masyarakat.
“Seluruh anggota fraksi hari Jumat wajib berkantor di DPC PKB Jember. Walaupun sebelumnya PKB menetapkan hari Senin sebagai hari fraksi, yang digunakan untuk rapat agenda fraksi dan rapat dengar pendapat di Kantor DPRD,” katanya, Jumat (1/5/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyerapan aspirasi tidak terbatas hanya pada hari Jumat maupun Senin. Setiap anggota Fraksi PKB Jember tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing setiap hari.
Selain secara langsung, masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan, saran, maupun aspirasi melalui media sosial untuk berkomunikasi dengan anggota dewan.
Dalam kegiatan peluncuran yang digelar di Kantor DPC PKB Jember, sejumlah perwakilan warga dan mahasiswa turut hadir untuk menyampaikan aspirasi.
Salah satu masukan yang disampaikan berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset milik daerah.
“Contohnya Gunung Sadeng, di mana potensinya bisa hingga Rp140 miliar, sementara selama ini hanya sekitar Rp12 miliar per tahun. Bagaimana DPRD melakukan evaluasi dan membuat perda pemanfaatan aset daerah,” sebutnya.
Selain itu, muncul pula keluhan terkait program beasiswa yang dinilai memberatkan penerima, khususnya kewajiban mengikuti kegiatan Zoom Bupati yang kerap berbenturan dengan jadwal kuliah.
“Bahkan ada penerima beasiswa yang pada semester kedua datanya tidak tercatat. Nanti akan kami koreksi, apakah permasalahannya di akademik atau dalam proses penyaluran antara pemkab dan perguruan tinggi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut akan didistribusikan ke masing-masing komisi di DPRD Jember untuk kemudian disampaikan kepada mitra kerja terkait.
