Ribuan Mitra MBG di Trenggalek Gelar Aksi Damai, Dukung Program Tetap Berlanjut
Peristiwa 1 jam yang lalu
jatimnow.com - Ribuan warga yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Trenggalek menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Trenggalek, Senin (22/6/2026). Mereka menuntut agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan.
Massa yang terdiri dari petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, hingga pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut ambil bagian dalam aksi tersebut. Mereka menilai program MBG memiliki dampak besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Paguyuban Mitra MBG Trenggalek, Imam Waldi, menyampaikan ada tiga tuntutan utama dalam aksi damai tersebut. Pertama, meminta program MBG tetap dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas pelaksanaan.
“Kami mendukung penuh program strategis ini karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari siswa, balita, lansia hingga ibu hamil,” ujar Imam.
Mereka juga mendesak pemerintah membersihkan program MBG dari praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang, sekaligus mendorong penegakan hukum yang transparan dan adil. Sedangkan tuntutan ketiga adalah pelibatan UMKM lokal dalam pelaksanaan program agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, keberadaan MBG tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga membuka lapangan kerja baru melalui operasional SPPG.
“Aksi ini bukan menolak, tetapi justru mendukung agar program ini terus berjalan dan semakin baik,” tegasnya.
Aksi damai tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, didampingi pimpinan dan anggota dewan lainnya. Ia menyatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan massa sejalan dengan pandangan DPRD.
“Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi ini. Tiga tuntutan yang disampaikan pada dasarnya juga menjadi perhatian kami,” kata Doding.
Ia menegaskan, DPRD Trenggalek sepakat untuk mendorong keberlanjutan program MBG dengan evaluasi menyeluruh, termasuk memastikan tidak adanya praktik korupsi dalam pelaksanaannya. Pihak legistlatif juga akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
“Program ini harus bersih dari penyimpangan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk dengan mengutamakan produk lokal,” pungkasnya.
