Kader GMNI Jatim Desak Pemulihan Kedaulatan Ekonomi Rakyat
Peristiwa 6 jam yang lalu
jatimnow.com - Arah perekonomian dan model kepemimpinan Indonesia modern mendapat gugatan serius dari para akademisi serta alumni gerakan mahasiswa. Sistem ekonomi yang kian liberal dinilai telah melenceng jauh dari cita-cita awal kemerdekaan, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat jelata.
Peringatan tersebut mengemuka dalam forum refleksi ideologis Haul Bung Karno ke-56 yang berlangsung di Joglo Simbah, Desa Sawah, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, akhir pekan kemarin.
Agenda tahunan ini mempertemukan ratusan alumni, guru kader, akademisi, hingga aktivis GMNI dari berbagai daerah di Jawa Timur, termasuk para penyelenggara pemilu dari wilayah Surabaya, Malang Raya, Blitar, hingga Jember.
Pakar Hukum Agraria dari Untag Surabaya, Sri Setyadji, memaparkan bahwa pangkal dari ketimpangan sosial saat ini bermula dari pergeseran haluan politik ekonomi masa lalu. Runtuhnya konsep demokrasi ekonomi berbasis Pancasila pasca-1965 menjadi gerbang masuknya penguasaan modal asing secara masif.
"Orientasi dasar negara dan konstitusi kita mengenai sistem perekonomian bergeser ke dalam cengkeraman kapitalisme sejak terbitnya ketetapan tentang penanaman modal asing pada 1967. Kondisi tersebut bertahan hingga hari ini," tuturnya.
Menurut Sri, pemikiran tentang Sosialisme Indonesia merupakan kristalisasi dari nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Konsep tersebut harus dihidupkan kembali sebagai jawaban konkret atas sengkarut masalah agraria dan jurang pemisah ekonomi yang kian melebar di tengah masyarakat.
Luka sejarah pasca-1965 ternyata tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, melainkan juga memutus rantai regenerasi tokoh bangsa.
Sementara Ketua DPC GMNI Surabaya Raya, Ni Kadek Ayu Wardani, menyentil fenomena terhentinya "pabrik kepemimpinan" nasional.
Ia bilang, Indonesia pasca-1965 kesulitan melahirkan figur yang memiliki kapasitas geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi sekelas Soekarno, Hatta, Sjahrir, atau Tan Malaka.
"Tradisi intelektual yang kuat, budaya literasi yang mendalam, serta ruang dialektika ideologis yang sehat kini seolah meredup," ungkap Kadek, mengutip analisis pemikir senior Suko Sudarso.
Dampak dari hilangnya tradisi berpikir strategis tersebut terasa nyata saat ini. Ruang publik cenderung melahirkan figur pemimpin yang reaktif dan pragmatis, bukan negarawan visioner yang mampu melindungi hak rakyat. Kadek menegaskan, api demokrasi harus dirawat sebagai pemandu arah bangsa, bukan sekadar komoditas politik sesaat.
Menghadapi tantangan zaman yang kian rumit, jejaring gerakan rakyat dituntut bergerak lebih lincah. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Sidoarjo, Mahmud Yunus, mengingatkan para aktivis muda untuk keluar dari menara gading.
Gerakan mahasiswa harus menyusup ke sektor-sektor strategis, mulai dari kebijakan publik, ekonomi riil, hingga basis pendidikan masyarakat.
Meski mendorong kolaborasi luas dengan berbagai institusi dan pemegang otoritas, Mahmud memberikan catatan keras mengenai batas moral gerakan.
"Hubungan dan komunikasi dengan berbagai pihak wajib dibangun. Namun, haram hukumnya melacurkan idealisme atau mengorbankan keberpihakan kepada kaum marhaen. Kita berdialog dengan kekuasaan bukan untuk menghamba, melainkan memaksa penguasa agar lebih peka dan melayani rakyat," tegas Mahmud.
