Pertamina Patra Niaga Kawal B50, Ekonom UB: Solusi Cerdas Tekan Impor Minyak

jatimnow.com - Program biodiesel 50 persen (B50) dinilai menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut juga bergantung pada kesiapan distribusi energi yang dijalankan PT Pertamina Patra Niaga.

Pakar Ekonomi sekaligus Dosen Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Noval Adib, Ph.D., menilai pemanfaatan crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku B50 akan memberikan dampak ekonomi berantai bagi berbagai sektor.

"Penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku solar akan menggerakkan perekonomian nasional. Dampaknya positif terhadap APBN karena sektor perkebunan sawit, distribusi, hingga industri pengolahan ikut bergerak secara bersamaan," kata Noval di Malang, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, ketidakpastian geopolitik global yang memicu lonjakan harga minyak mentah membuat Indonesia perlu memperkuat sumber energi berbasis bahan baku domestik. Dengan memanfaatkan produksi sawit dalam negeri, ketergantungan terhadap minyak impor dapat ditekan sehingga beban subsidi energi ikut berkurang.

"Ketergantungan terhadap minyak dunia menjadi lebih rendah. Ketika harga minyak naik akibat konflik geopolitik, penggunaan bahan bakar berbasis CPO dapat membantu mengurangi tekanan terhadap APBN," ujarnya.

Meski demikian, Noval mengingatkan pemerintah agar menjaga keseimbangan pasokan CPO. Sebab, komoditas tersebut juga menjadi bahan baku utama industri minyak goreng yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Jangan sampai terjadi perebutan bahan baku antara industri minyak goreng dan biodiesel. Jika harga CPO naik, dampaknya bisa memicu inflasi. Pemerintah harus menjaga keseimbangan pasokan karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok," katanya.

Ia juga mengingatkan adanya potensi hidden cost apabila peningkatan permintaan CPO tidak diimbangi kebijakan yang tepat. Kondisi tersebut berisiko memunculkan ketimpangan antarsektor dan memicu persoalan sosial.

"Setiap kebijakan pasti memiliki biaya tersembunyi. Jika pasokan diperebutkan akibat meningkatnya permintaan sawit, sektor lain bisa terdampak. Jangan sampai industri migas terbantu, tetapi sektor lain justru mengalami tekanan," ujar Noval.

Selain pengelolaan pasokan, edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar implementasi B50 mendapat dukungan publik. Menurut Noval, masyarakat pada dasarnya menginginkan ketersediaan BBM dengan harga yang tetap terjangkau.

"Masyarakat perlu mendapat sosialisasi mengenai manfaat B50. Yang paling penting bagi mereka adalah BBM tersedia dan harganya tetap terjangkau. Jangan sampai B50 justru lebih mahal dibanding solar biasa karena akan menambah beban ekonomi," ucapnya.

Noval menilai peran PT Pertamina Patra Niaga sangat penting dalam memastikan distribusi B50 berjalan lancar hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kepastian hukum dan regulasi yang jelas agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan investasi maupun operasional.

"Yang dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha, termasuk Pertamina Patra Niaga, adalah kepastian hukum, regulasi yang jelas, serta birokrasi yang lebih sederhana. Setiap kebijakan sebaiknya didasarkan pada kajian akademis yang komprehensif," tuturnya.

Di sisi lain, pengawasan pelaksanaan program juga harus dilakukan secara konsisten mulai dari proses produksi hingga distribusi.

"Standardisasi, monitoring, pengendalian, dan evaluasi harus dijalankan dengan disiplin agar tujuan B50 mengurangi ketergantungan terhadap minyak dunia benar-benar tercapai," pungkas Noval.