Forum Komunikasi Perubahan UINSA Adukan Rektor Muzakki ke DPR RI, Soroti Empat Hal

jatimnow.com - Forum Komunikasi perubahan UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya menyoroti pola kepemimpinan Rektor Prof Akh Muzakki, khususnya dalam komunikasi dengan jajaran dekan. Persoalan tersebut menjadi bagian dari laporan yang disampaikan Forum Komunikasi UINSA kepada DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum, Senin (21/9/2026)

Prof Abdul Halim menyampaikan bahwa terdapat empat hal yang disampaikan Forum Komunikasi UINSA kepada DPR RI, khususnya Komisi VIII. Keempat hal tersebut meliputi tata kelola kelembagaan, kepemimpinan dan relasi antara pemimpin dengan yang dipimpin, aspek hukum serta tata kelola keuangan, dan relasi antara pemimpin dengan alumni.

Salah satu hal yang disoroti ialah suasana dalam sejumlah pertemuan antara rektor dengan para dekan. Prof Masruhan, yang merupakan Ketua Komisi Etik Senat Akademik, menyebut rapat pimpinan kerap berlangsung dalam suasana yang diwarnai kemarahan.

Menurut prof Masruhan, kondisi tersebut berpengaruh terhadap hubungan antara rektor sebagai pimpinan dengan jajaran yang berada di bawah kepemimpinannya. Ia menilai seorang pemimpin semestinya dapat menerima perbedaan pendapat dan menunjukkan sikap terbuka ketika berhadapan dengan kritik maupun masukan.

“Setiap pertemuan meeting dengan dekan-dekan tidak lepas dengan kemarahan dalam sambutan, diiringi kemarahan,” ujar prof Masruhan.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan manajemen kepemimpinan di lingkungan kampus. Menurutnya, pemimpin perlu memberikan contoh yang baik, termasuk memiliki sikap legawa ketika menerima pandangan yang berbeda.

“Persoalan manajemen pemimpin dan yang dipimpin. Salah satu prinsip pemimpin itu harus legowo dan tidak mudah marah” katanya.

Selain persoalan komunikasi dalam rapat, Prof Masruhan turut mempertanyakan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan UINSA. Ia mengatakan terdapat kebijakan rektor yang menurutnya diambil tanpa diketahui oleh senat.

Padahal, menurut dia, senat semestinya mengetahui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola universitas. Transparansi dinilai menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan perguruan tinggi.

“Menyangkut transparansi, setiap keputusan yang diambil rektor tanpa pengetahuan senat. Seharusnya senat tahu kebijakan rektor, tidak lakukan transparansi kebijakan,” ujarnya.

Masruhan kemudian menyinggung kondisi demokrasi dalam kepemimpinan kampus. Ia menyebut munculnya rasa tidak nyaman dan takut di kalangan jajaran pimpinan ketika hendak menyampaikan pendapat.

Ia menuturkan, para dekan maupun pimpinan lainnya disebut tidak leluasa menyampaikan pandangan dalam forum karena khawatir mendapat respons keras dari rektor.

“Bagaimana kepemimpinan beliau dalam konteks demokrasi belum terwujud dengan baik. Salah satunya tidak nyaman, rasa takut,” tutur Masruhan.

Masruhan menambahkan, hubungan antara rektor dan jajaran pimpinan fakultas seharusnya memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat. Namun, ia mengklaim kondisi yang terjadi justru membuat sebagian dekan memilih berhati-hati ketika berbicara dalam rapat.

“Dekan dan lain-lain tidak berani bersuara dan pasti bakal dibentak dan dimarahi rektor kalau berpendapat,” pungkasnya.

Reporter: Nur Ifansyah