Warung Remang-remang dan Miras Marak, DPRD Gresik Desak Satpol PP Bertindak
Peristiwa Selasa, 17 Nov 2026 07:41 WIBjatimnow.com - Anggota DPRD Kabupaten Gresik, Noto Utomo, mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memperluas operasi penertiban peredaran minuman keras (miras) dan warung remang-remang. Kawasan Lasem hingga Gerdu Abang menjadi perhatian karena aktivitas hiburan malam di wilayah itu masih dikeluhkan masyarakat.
Noto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tidak hanya mengandalkan razia di wilayah tertentu. Penegakan aturan harus dilakukan secara merata, terutama di lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran miras dan aktivitas hiburan malam yang mengganggu ketenteraman warga.
Ia juga mengingatkan dampak konsumsi miras, khususnya bagi kalangan generasi muda. Selain membahayakan kesehatan, orang yang berada di bawah pengaruh alkohol berpotensi memicu keributan hingga perkelahian.
“Sebagai anggota DPRD, saya mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, jangan sampai raga kita dikalahkan oleh miras. Ini tidak baik untuk kesehatan. Ketika seseorang sudah mabuk, apalagi dalam keramaian, hal itu bisa memicu keributan bahkan tawuran,” kata Noto Utomo.
Politikus tersebut mengajak anak-anak muda Gresik menjauhi minuman beralkohol dan membiasakan pola hidup sehat. Menurutnya, menjaga kesehatan dan masa depan jauh lebih penting daripada mengonsumsi minuman yang memabukkan.
“Cukup dengan air putih, jauh lebih sehat. Kami ingin anak-anak muda Gresik tidak lagi mengonsumsi miras,” ujarnya.
Di sisi lain, Noto mengapresiasi langkah Satpol PP yang mulai meningkatkan operasi penertiban, salah satunya di wilayah Ujungpangkah. Namun, ia mengingatkan agar pengawasan tidak berhenti di kawasan itu saja.
Lasem dan Gerdu Abang juga perlu mendapat perhatian serius. Warga masih mengeluhkan keberadaan warung remang-remang dan tempat karaoke yang beroperasi pada malam hari.
“Kami mohon pemerintah daerah, terutama Satpol PP, melakukan razia di kawasan Lasem dan Gerdu Abang. Di sana masih banyak warung remang-remang dan karaoke malam. Keberadaannya meresahkan warga, dan masyarakat yang melintas pun merasa risih,” ungkapnya.
Noto menilai Satpol PP memiliki landasan hukum yang cukup untuk menindak aktivitas peredaran miras di Kabupaten Gresik.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras yang telah diubah melalui Perda Nomor 19 Tahun 2004.
Regulasi tersebut mengatur sejumlah larangan beserta ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Hukuman yang disiapkan berupa pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda dengan besaran berbeda sesuai jenis pelanggaran.
Rinciannya, Pasal 8 mengatur larangan produksi dan pengoplosan miras dengan ancaman denda maksimal Rp6 juta. Pasal 9 mengatur peredaran miras dengan denda hingga Rp6 juta.
Sementara itu, penimbunan atau penyimpanan miras sebagaimana diatur dalam Pasal 10 terancam denda maksimal Rp5 juta. Pasal 11 mengatur aktivitas menjamu miras dengan denda hingga Rp4 juta.
Adapun Pasal 12 mengatur pembawa dan peminum miras dengan ancaman denda maksimal Rp3 juta. Sedangkan Pasal 13 memberikan ancaman denda hingga Rp2 juta bagi pelaku yang mabuk di tempat umum.
Noto menegaskan, penertiban peredaran miras dan warung remang-remang bukan semata-mata persoalan pengawasan tempat usaha. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya melindungi generasi muda sekaligus menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.
Ia berharap Pemkab Gresik melalui Satpol PP segera mengambil langkah nyata dan konsisten. Kawasan yang selama ini dikeluhkan warga, termasuk Lasem dan Gerdu Abang, diminta masuk dalam sasaran operasi penertiban.