Sengketa Tambak Osowilangun Memanas, Dua Pihak Adu Bukti Kepemilikan
Peristiwa Rabu, 18 Nov 2026 17:21 WIBjatimnow.com - Sengketa kepemilikan lahan di kawasan Tambak Langon dan Tambak Osowilangun, Surabaya, kembali memanas. Puluhan orang yang mengatasnamakan ahli waris keluarga almarhum Haji Abdurrahman memblokir akses menuju lahan seluas belasan hektare, Rabu (18/11/2026), sehingga aktivitas kendaraan operasional dan distribusi logistik sejumlah perusahaan ikut terganggu.
Aksi blokade dilakukan dengan membatasi kendaraan yang melintas. Massa hanya mengizinkan truk dari dalam kawasan keluar, sementara kendaraan dari luar tidak diperbolehkan masuk ke area industri dan pergudangan.
Di tengah aksi tersebut, muncul bantahan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan. Melalui kuasa hukumnya dari PH Law Office, Lidyaningsih Tanoto menyatakan memiliki dasar hukum berupa dokumen lelang negara, sertifikat hak milik, hingga sejumlah putusan pengadilan.
Partner PH Law Office, Yudanto Ramadon, menjelaskan bahwa kliennya memperoleh tanah yang merupakan pecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 27 melalui Risalah Lelang Kantor Lelang Negara Nomor 492/1995-1996 tertanggal 6 Desember 1995.
Dari proses tersebut, pada 1996 diterbitkan SHM Nomor 155 dan 156 atas nama Lidyaningsih.
"Perolehan hak klien kami murni melalui mekanisme lelang negara, bukan transaksi jual beli langsung dengan pihak yang mengaku memiliki hubungan dengan tanah pada masa lalu," kata Yudanto dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Yudanto juga memaparkan riwayat perkara tata usaha negara yang pernah bergulir terkait sertifikat lahan tersebut.
Menurut dia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya melalui Putusan Nomor 155/B/2015/PT.TUN.SBY membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi melalui Putusan Nomor 42 K/TUN/2016 pada 14 April 2016.
Atas dasar putusan itu, Yudanto menyatakan belum ada keputusan pengadilan yang membatalkan SHM Nomor 155 dan 156 atas nama Lidyaningsih.
Pihaknya juga mengacu pada Akta Pernyataan Nomor 13 yang dibuat di hadapan notaris di Surabaya pada 15 Februari 2008. Dokumen tersebut, menurut Yudanto, memuat kesepakatan penyelesaian sengketa sekaligus komitmen para pihak untuk tidak kembali mengajukan tuntutan.
Dalam kesepakatan itu tercantum pembayaran kompensasi sebesar Rp400 juta. "Kesepakatan resmi sudah dibuat dan pembayaran pun telah diterima, sehingga seluruh pihak sepatutnya menghormati perjanjian hukum," ujarnya.
Meski demikian, Yudanto menyatakan pihaknya tetap membuka ruang klarifikasi melalui jalur resmi. Mereka juga menyiapkan langkah hukum apabila ada tindakan sepihak yang mengganggu aktivitas maupun hak ekonomi kliennya.
Di sisi lain, perwakilan delapan ahli waris keluarga Haji Abdurrahman, Muhammad Sholahuddin, menyebut pemblokiran akses merupakan bentuk protes terhadap belum dilaksanakannya rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Keluarga bersikukuh bahwa lahan yang disengketakan merupakan tanah warisan orang tua mereka dan tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak lain.
"Kami menghentikan seluruh aktivitas di lokasi sampai rekomendasi kementerian dijalankan. Kegiatan apa pun yang berdiri di atas alas hukum cacat, otomatis statusnya ilegal," kata Sholahuddin saat ditemui di lokasi aksi.
Menurut dia, konflik agraria di Tambak Langon dan Tambak Osowilangun telah berlangsung sejak 1989. Perselisihan mencapai puncaknya pada 2015 ketika keluarga mengaku terusir dari lahan tambak yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Setelah keluarga meninggalkan lokasi, lahan disebut diuruk dan kemudian disewakan kepada sejumlah pengusaha oleh pihak yang mereka sebut sebagai lawan sengketa, Tedy Gunawan.
Perjuangan mendapatkan kembali tanah tersebut berlanjut melalui jalur hukum dan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah.
Sholahuddin mengklaim keluarga telah memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Masalah Tanah pada 2018. Rekomendasi itu kemudian kembali diperkuat pada 2019.
Menurut pihak ahli waris, dokumen kementerian tersebut memuat rekomendasi pembatalan sertifikat milik pihak lawan sengketa sekaligus pengembalian hak atas tanah kepada delapan ahli waris.
Mereka terdiri atas Haji Ahmad Rosyidi, Muhammad Sholahuddin, Muhammad Amin, Mubarok, Yusuf, Syifa, Nailul Inayah, dan Lilis Sa'adah.
Namun, keluarga menilai tindak lanjut rekomendasi berjalan lambat. Dokumen kementerian itu baru diterima pada 2023, meskipun permohonan pembatalan sertifikat telah diajukan melalui BPN Surabaya sejak 2019.
"Sejak rekomendasi terbit pada 2018 hingga kami menemui langsung Dirjen pada Agustus 2026 kemarin, belum ada eksekusi nyata. Kami merasa terus dipingpong birokrasi," ujar Sholahuddin.
Persoalan lain yang dipersoalkan keluarga adalah dasar penerbitan sertifikat yang menjadi pegangan pihak lawan sengketa. Ahli waris mengaku memiliki sejumlah dokumen pendukung yang mereka nilai mengindikasikan dugaan pemalsuan Akta Jual Beli (AJB).
Dokumen yang disampaikan meliputi hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, keterangan seseorang yang disebut mengakui pemalsuan di hadapan penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur, serta surat dari Notaris Abdul Kohar.
Dalam surat itu, notaris menyatakan tidak pernah menerbitkan akta jual beli atas tanah yang dipersoalkan. Dia juga membantah keaslian tanda tangan, kop surat, dan stempel yang tercantum dalam dokumen.
Ahli waris turut mempertanyakan penerbitan sertifikat baru ketika, menurut klaim mereka, objek tanah sudah tercatat dalam status blokir.
Sholahuddin juga meluruskan persoalan putusan PTUN yang disebut memenangkan Tedy Gunawan. Dia berpendapat putusan hingga tingkat kasasi hanya menguji aspek administrasi penerbitan sertifikat, bukan menetapkan pihak yang paling berhak atas tanah berdasarkan riwayat kepemilikan.

Di tengah tarik-ulur klaim kepemilikan, aktivitas perusahaan yang menyewa lahan berpotensi ikut terdampak. Meski memblokir akses, ahli waris memastikan aksi dilakukan secara damai dan tidak disertai perusakan fasilitas perusahaan.
Sholahuddin bahkan menyatakan kesediaan keluarga untuk berdialog dengan para pelaku usaha yang selama ini menyewa lahan. Menurut dia, perusahaan penyewa kemungkinan tidak mengetahui secara utuh riwayat sengketa lahan yang berlangsung puluhan tahun.
"Para penyewa kemungkinan besar tidak tahu duduk perkara sengketa tanah. Kami siap berdialog mencari solusi agar usaha mereka tidak mati, asalkan kontrak kerja sama diperbarui dengan ahli waris," katanya.
Keluarga Haji Abdurrahman kini meminta Presiden, Kapolri, dan Menteri ATR/BPN turun tangan untuk menyelesaikan konflik sekaligus memastikan rekomendasi kementerian ditindaklanjuti.
Sementara itu, pihak Lidyaningsih tetap mempertahankan klaim kepemilikan dengan berpegangan pada risalah lelang, SHM Nomor 155 dan 156, putusan pengadilan, serta akta perdamaian 2008.
Sengketa yang telah berlangsung sejak 1989 itu kini bukan hanya menyangkut perebutan hak atas tanah. Kepastian hukum bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan tersebut juga ikut dipertaruhkan.
Hingga Rabu (18/11/2026), kedua pihak masih mempertahankan dasar hukum masing-masing, sementara penyelesaian konflik belum menemukan titik akhir.