6 Juta Orang Bergantung pada Sawit, 41 Persen Kebunnya Milik Rakyat
Ekonomi Rabu, 18 Nov 2026 18:30 WIBjatimnow.com - Industri kelapa sawit menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia dengan sekitar 16 juta orang menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Bahkan, 41 persen perkebunan sawit di Tanah Air merupakan milik rakyat, menjadikannya komoditas strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Besarnya kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional menjadi salah satu sorotan dalam Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI bertema Industri Sawit Nasional, Kontribusi dan Prinsip Sustainability di Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu merupakan workshop kedua setelah sebelumnya berlangsung di Yogyakarta. Acara diikuti wartawan dari berbagai media dan organisasi profesi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PWI Pusat Akhmad Munir, Ketua PWI Jawa Timur Lutfi L. Hakim, serta jajaran pengurus pusat GAPKI.
Para pembicara menilai industri sawit membutuhkan pemberitaan yang akurat dan berimbang. Pasalnya, di balik kontribusinya terhadap perekonomian, komoditas tersebut masih menghadapi stigma negatif, terutama terkait persoalan lingkungan dan keberlanjutan.
Perwakilan GAPKI, Eddy, mengatakan masyarakat sebenarnya tidak bisa lepas dari produk turunan kelapa sawit dalam kehidupan sehari-hari. Mulai sabun, pasta gigi, lipstik, krimer kopi hingga biodiesel, semuanya menjadi bagian dari pemanfaatan komoditas tersebut.
Menurutnya, industri sawit juga berulang kali menjadi penopang ekonomi Indonesia ketika menghadapi situasi sulit, termasuk krisis 1998, krisis 2008, hingga pandemi Covid-19.
Bahkan, ketika sejumlah sektor usaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi, industri sawit justru membuka kesempatan kerja baru.
"Saat Covid, ketika industri lain melakukan PHK, kami justru merekrut karyawan baru," ujarnya.
Eddy menyebut perkebunan sawit turut mendorong pertumbuhan wilayah terpencil yang sebelumnya minim aktivitas ekonomi. Kehadiran perkebunan dan industri pengolahan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai daerah.
Namun, ia menyayangkan besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya mengubah pandangan sebagian masyarakat terhadap industri sawit.
"Industri sawit itu industri yang dibutuhkan, tetapi juga yang paling dibenci," katanya.
Terkait keberlanjutan, Eddy menegaskan GAPKI berkomitmen mendorong praktik perkebunan yang bertanggung jawab.
Salah satunya melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang wajib dipenuhi, sementara banyak perusahaan anggota GAPKI juga mengikuti sertifikasi sukarela Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Di sisi lain, industri sawit menghadapi tantangan regulasi, termasuk penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau aturan Uni Eropa mengenai komoditas yang berkaitan dengan deforestasi.
Eddy menilai terdapat perbedaan definisi deforestasi antara Uni Eropa dan Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan, misalnya ketika kebun karet milik masyarakat dialihkan menjadi perkebunan sawit, tetapi kemudian dikategorikan sebagai deforestasi.
Persoalan kebakaran lahan juga menjadi perhatian. Eddy menyoroti penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama ketentuan mengenai kearifan lokal yang memungkinkan pembakaran terbatas oleh masyarakat adat.
Menurutnya, ketentuan tersebut berpotensi disalahgunakan oleh oknum. Sementara itu, perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak atau strict liability ketika kebakaran terjadi di wilayah konsesinya.
"Tidak mungkin perusahaan membakar asetnya sendiri," tegasnya.
Ia mengklaim perusahaan anggota GAPKI juga aktif membantu pemadaman kebakaran di luar wilayah konsesi. Bahkan, sejumlah perusahaan menyiagakan tim selama berbulan-bulan untuk mengantisipasi kebakaran di kawasan sekitar perkebunan.
Tantangan berikutnya berkaitan dengan keseimbangan produksi dan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Eddy mengingatkan permintaan sawit terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan biodiesel.
Kebutuhan bahan baku biodiesel diperkirakan naik dari sekitar 13,7 juta ton menjadi 17,4 juta ton pada tahun depan. Sebaliknya, produksi sawit nasional cenderung stagnan dan diperkirakan berkurang sekitar 3 juta ton akibat dampak El NiƱo.
"Kita tidak mungkin mengorbankan konsumsi dalam negeri," ujarnya.
Jika kebutuhan domestik terus meningkat sementara produksi menurun, ruang untuk ekspor berpotensi menyusut. Kondisi itu juga dapat memengaruhi harga minyak sawit di pasar internasional.
Untuk itu, GAPKI mendorong peningkatan produktivitas melalui intensifikasi perkebunan. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) untuk mendatangkan serangga penyerbuk baru serta mengintroduksi bibit yang lebih tahan kekeringan dan memiliki batang pendek.
Namun, peningkatan produktivitas tidak cukup hanya mengandalkan intensifikasi. Peremajaan atau replanting perkebunan sawit rakyat juga perlu dipercepat.
Eddy menyebut produktivitas kebun rakyat yang belum diremajakan rata-rata sekitar 10 ton per hektare per tahun. Angka tersebut bisa meningkat menjadi 20-22 ton per hektare per tahun setelah peremajaan.
Ia berharap pemerintah memberikan jaminan penghidupan bagi petani selama masa peremajaan, mengingat kebun tidak langsung menghasilkan dalam periode tersebut.
Selain itu, persoalan legalitas lahan petani yang masuk kawasan hutan juga perlu mendapat penyelesaian agar program peremajaan berjalan optimal.
Eddy juga mengingatkan posisi strategis Indonesia sebagai produsen sekaligus konsumen kelapa sawit terbesar di dunia. Menurutnya, posisi tersebut seharusnya membuat Indonesia memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah perdagangan dan harga sawit global.
"Yang memengaruhi harga dunia itu kita," katanya.
Ia mendukung rencana pemerintah menghidupkan bursa sawit dalam negeri. Kehadiran BUMN ekspor DSI sebagai perantara tunggal juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan pelaku industri.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy bersama Sekretaris Jenderal GAPKI Hadi Sugeng Wahyudiono menyerahkan cendera mata berupa batik sawit kepada Ketua PWI Pusat dan Ketua PWI Jawa Timur.
Batik yang dibuat perajin Yogyakarta itu memiliki keunikan karena menggunakan malam atau lilin berbahan sawit, bukan minyak bumi.
Sementara itu Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menilai hubungan masyarakat dengan industri sawit seperti hubungan "benci tapi rindu". Di satu sisi, sawit memiliki kontribusi ekonomi yang besar. Namun, di sisi lain, sektor tersebut menghadapi persoalan kompleks, mulai isu lingkungan hingga dinamika geopolitik.
Karena itu, ia meminta wartawan memperdalam pemahaman mengenai industri sawit agar mampu menyajikan informasi secara proporsional.
"Teman-teman wartawan harus banyak membaca dan meliterasi diri terkait lingkungan dan kelapa sawit," ucapnya.
Munir menyebut sawit sebagai anugerah bagi Indonesia yang harus dikelola secara seimbang dan berkelanjutan demi kepentingan rakyat serta bangsa.
Ia juga menguraikan tiga peran penting wartawan dalam mengawal industri sawit. Pertama, memahami regulasi sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang mampu melindungi industri tanpa mengabaikan persoalan lingkungan.
Kedua, membantu meningkatkan literasi masyarakat dan petani agar memahami aturan, melakukan peremajaan kebun, serta menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.
Ketiga, memahami posisi sawit dalam dinamika geopolitik global. Dengan begitu, Indonesia tetap memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan perdagangan, harga, industri, hingga distribusi sawit dunia.
Munir juga memperkirakan pemerintah tidak akan terus-menerus menerapkan moratorium perluasan lahan apabila kebutuhan sawit, baik di dalam maupun luar negeri, terus meningkat.
Meski demikian, ia mengingatkan pemberitaan mengenai sawit harus tetap mengedepankan keseimbangan dan akurasi. Pengawasan terhadap industri tetap diperlukan agar seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
"Sebaliknya, industri sawit juga harus patuh aturan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Akhmad Munir sekaligus membuka secara resmi Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI.
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur Lutfi L. Hakim mengatakan besarnya kontribusi industri sawit membuat persoalan di sektor tersebut tidak lagi sebatas urusan sektoral maupun lokal. Dampaknya telah menyentuh kepentingan nasional.
Menurut Lutfi, workshop tersebut menjadi ruang bagi wartawan untuk memahami industri sawit secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan bertujuan menjadikan wartawan sebagai juru bicara perusahaan sawit. Sebaliknya, wartawan diharapkan mampu menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan pemahaman yang utuh.
"Kami tidak bermaksud menjadi juru bicara atau corong industri, tetapi menyampaikan hal yang benar," ujarnya.
Lutfi mengakui stigma negatif terhadap sawit, terutama terkait deforestasi dan kebakaran hutan serta lahan, sudah telanjur kuat di tengah masyarakat.
Karena itu, wartawan memiliki tanggung jawab meluruskan informasi yang keliru tanpa kehilangan fungsi kontrol terhadap praktik industri yang memang bermasalah.
"Kalau produk jurnalistik tidak memberi nilai, kita menjadi tidak penting," pungkasnya.