Pixel Code jatimnow.com

GMNI UNEJ Soroti RUU Penyiaran, Dinilai Ancam Kebebasan Pers dan Demokrasi

Nasional Kamis, 19 Nov 2026 14:20 WIB
GMNI FIB UNEJ mengkritik RUU Penyiaran yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan pers, mengancam jurnalisme investigasi, dan membungkam kritik publik. (Foto: GMNI for jatimnow.com)
GMNI FIB UNEJ mengkritik RUU Penyiaran yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan pers, mengancam jurnalisme investigasi, dan membungkam kritik publik. (Foto: GMNI for jatimnow.com)

jatimnow.com - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Jember (UNEJ) mengkritik keras pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sejumlah ketentuan dalam draf regulasi itu dinilai berpotensi membatasi kemerdekaan pers, mempersempit kebebasan berekspresi, hingga membuka jalan bagi pembungkaman kritik masyarakat.

Wakil Ketua Bidang Politik GMNI FIB UNEJ, Ichwan Widiyanata Prayogi, menilai ancaman terhadap demokrasi tidak selalu hadir melalui pengerahan kekuatan militer atau tindakan represif secara langsung.

Pembatasan juga bisa berlangsung lewat produk hukum yang perlahan menggerus ruang kebebasan sipil.

Ia menyoroti proses pembahasan RUU Penyiaran yang terus bergulir sejak 2024. Menurut Ichwan, sejumlah pasal dalam rancangan regulasi itu justru berpotensi memperbesar kendali penguasa terhadap informasi dan suara kritis masyarakat.

"Regulasi ini jelas menyeramkan karena dapat menjadi karpet merah bagi penguasa dalam membungkam suara kritis masyarakat melalui pasal-pasalnya," ujar Ichwan.

Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan adalah Pasal 50B ayat (2) huruf c. Pasal tersebut mengatur larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

Bagi Ichwan, pembatasan terhadap jurnalisme investigasi dapat melemahkan salah satu fungsi utama pers, yakni mengawasi jalannya kekuasaan dan mengungkap berbagai penyimpangan kepada publik.

Ia khawatir, ketika ruang bagi kerja investigasi semakin dibatasi, praktik penyalahgunaan wewenang justru semakin sulit terungkap.

"Jika kerja-kerja investigasi dilarang, praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan akan semakin sulit diungkap ke ruang publik. Padahal pers memiliki fungsi penting dalam kontrol kekuasaan," tegasnya.

Persoalan lain yang disoroti GMNI FIB UNEJ adalah perluasan pengawasan penyiaran ke ranah platform digital. Ichwan menyoroti Pasal 34F ayat (2) huruf e yang mengatur kewajiban verifikasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bagi kreator konten dan platform sebelum konten disiarkan.

Menurutnya, ketentuan tersebut berpotensi menciptakan hambatan birokratis bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat melalui ruang digital.

Dampaknya, warga bisa memilih membatasi diri karena khawatir kritik yang disampaikan berujung pada persoalan hukum.

"Bayangkan betapa peliknya ketika setiap suara kritis harus berhadapan dengan mekanisme verifikasi birokratis. Bukan tidak mungkin nantinya muncul rasa takut untuk bersuara, apalagi jika konsekuensinya berhadapan dengan hukum," ungkapnya.

Ichwan juga mempertanyakan ketentuan Pasal 50B ayat (2) huruf k mengenai larangan konten bermuatan multitafsir, termasuk pencemaran nama baik. Ia menilai rumusan yang tidak memiliki batasan jelas berisiko menjadi celah untuk membatasi kritik.

Selain itu, Pasal 42 ayat (2) yang mengatur penanganan sengketa jurnalistik melalui KPI turut menjadi perhatian. Menurut Ichwan, kewenangan penyelesaian sengketa pers semestinya tetap berada dalam ranah Dewan Pers.

Pengalihan kewenangan kepada KPI dikhawatirkan memunculkan persoalan independensi dan potensi konflik kepentingan dalam penanganan perkara jurnalistik.

"Bagaimana mungkin jurnalis bisa tetap berani mengungkap kebobrokan kekuasaan jika karya mereka justru lebih banyak dihadapkan pada ancaman hukum dan sensor.

Kerja-kerja pers yang hingga hari ini menjadi ruang penyadaran masyarakat harus benar-benar dijamin oleh negara," katanya.

Atas berbagai persoalan itu, GMNI FIB UNEJ mengecam segala bentuk kebijakan yang berpotensi mencederai demokrasi, terutama jika membatasi kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers.

Ichwan mengingatkan, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi telah dijamin konstitusi. Ia merujuk Pasal 28E dan 28F UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai landasan perlindungan kebebasan berekspresi dan kerja jurnalistik.

Menurutnya, pembaruan regulasi penyiaran seharusnya memperkuat perlindungan terhadap hak publik atas informasi, bukan justru memperluas kendali negara terhadap ruang komunikasi masyarakat.

"Konstitusi kita melalui UUD 1945 Pasal 28E dan 28F serta UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 telah menjamin kemerdekaan berpendapat dan hak atas informasi. Pembaruan regulasi tidak boleh dijadikan kedok bagi negara untuk memperluas kendali terhadap ruang publik," pungkas Ichwan.