Pixel Code jatimnow.com

Prodi Ilmu Politik Unesa Soroti Keterwakilan Masyarakat Adat di Pemilu

Wiyata Kamis, 19 Nov 2026 17:00 WIB
Focus Group Discussion (FGD) bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Aula Ali Sofwan FISIPOL Unesa. (Foto: Nur Alifan/jatimnow.com)
Focus Group Discussion (FGD) bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Aula Ali Sofwan FISIPOL Unesa. (Foto: Nur Alifan/jatimnow.com)

jatimnow.com - Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menyoroti persoalan keterwakilan masyarakat adat dalam sistem pemilu di Indonesia. Persoalan ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Aula Ali Sofwan FISIPOL Unesa, Rabu (18/11/2026).

Mengangkat tema Menata Ulang Arsitektur Sistem Pemilu: Menguji Inklusivitas Desain Pemilu Indonesia, diskusi tersebut mengulas sejauh mana sistem pemilu mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat, khususnya dalam memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat adat agar terwakili di lembaga politik.

Perwakilan AMAN, Yayan Hidayat, menjelaskan masyarakat adat memiliki karakteristik tersendiri. Mulai dari sejarah dan asal-usul, keterikatan dengan wilayah adat, hukum adat, hingga kelembagaan yang mengatur kehidupan komunitas.

Menurutnya, karakteristik tersebut juga tercermin dalam mekanisme pengambilan keputusan yang mengedepankan prinsip kolektif. Karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengakomodasi cara masyarakat adat menentukan hak dan kepentingannya.

“Setiap pengambilan keputusan, setiap hak dalam menentukan nasib sendiri itu diputuskan secara kolektif,” ujarnya.

Sementara itu, Kaprodi Ilmu Politik Unesa, Mochamad Arif Affandi, menilai desain pemilu perlu dievaluasi untuk memastikan suara berbagai kelompok masyarakat dapat dikonversi menjadi kursi di lembaga legislatif. Sebab, tingginya partisipasi dalam pemilu belum tentu menjamin seluruh kelompok masyarakat memperoleh keterwakilan politik.

“Desain pemilu perlu diuji apakah suara berbagai kelompok masyarakat dapat dikonversi menjadi kursi perwakilan,” tutur Arif.

Ia juga menyinggung model demokrasi konsosiasional sebagai salah satu pendekatan dalam mengelola keberagaman masyarakat Indonesia. Menurutnya, perbedaan suku, bahasa, budaya, dan wilayah perlu diakomodasi agar tidak berkembang menjadi keterbelahan sosial maupun politik.

Di sisi lain, Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, M. Adnan Magjribbi, menjelaskan sistem proporsional dapat membuka peluang keterwakilan bagi kelompok masyarakat dengan jumlah suara lebih kecil. Namun, peluang tersebut turut dipengaruhi sejumlah faktor, seperti penerapan sistem proporsional terbuka atau tertutup, besaran daerah pemilihan, hingga ambang batas parlemen.

Ia mencontohkan persoalan konversi suara pada Pemilu 2024. Berdasarkan data yang disampaikan dalam diskusi, sekitar 17,3 juta suara pemilih tidak berhasil dikonversi menjadi kursi di parlemen.

“Di Pemilu 2024 itu ada sekitar 17,3 juta suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi,” ungkapnya.

Melalui FGD tersebut, Prodi Ilmu Politik Unesa bersama organisasi masyarakat sipil dan perwakilan masyarakat adat mendorong kajian lebih lanjut mengenai desain sistem pemilu yang inklusif.

Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat jaminan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, tetapi juga membuka kesempatan yang lebih adil bagi setiap kelompok untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh keterwakilan politik.