APBN 2026 Tertekan, Defisit Berpotensi Tembus Rp921,7 Triliun
Nasional 5 jam yang lalujatimnow.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menghadapi tekanan menjelang akhir tahun. Hasil simulasi NEXT Indonesia Center memperkirakan defisit anggaran berpotensi mencapai Rp921,7 triliun atau setara 3,58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam skenario pesimistis.
Proyeksi tersebut melampaui batas defisit 3 persen PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kondisi itu mengindikasikan meningkatnya risiko terhadap keberlanjutan fiskal, terutama jika tekanan ekonomi makro terus berlanjut.
Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis mengungkapkan, bahkan dalam skenario optimistis, defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp762 triliun atau 2,95 persen PDB.
Angka tersebut memang masih berada di bawah ambang 3 persen. Namun, jaraknya hanya 0,05 poin persentase dan sudah lebih tinggi dibandingkan target pemerintah sebesar 2,85 persen PDB.
"Pada skenario optimistis saja, defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp762 triliun atau 2,95 persen PDB. Meski masih di bawah ambang 3 persen, selisihnya sangat tipis," kata Ade di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Dia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan perkembangan defisit yang hingga akhir September 2026 tercatat sebesar Rp319 triliun atau 1,24 persen PDB.
Jika defisit terus melebar hingga melewati batas 3 persen, kebutuhan pembiayaan negara akan meningkat. Konsekuensinya, pemerintah berpotensi menambah utang baru sekaligus menanggung beban pembayaran bunga yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang.
Tekanan fiskal juga dapat memengaruhi kepercayaan investor dan memperburuk pelemahan nilai tukar rupiah.
Menurut NEXT Indonesia Center, tekanan terhadap APBN tidak terlepas dari sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang meleset dari target dalam realisasi hingga September 2026.
Salah satu penyumbang tekanan berasal dari kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Rata-rata ICP tercatat sebesar 91,90 dolar AS per barel, naik sekitar 31,29 persen dibandingkan asumsi APBN yang dipatok 70 dolar AS per barel.
Pada periode yang sama, rata-rata nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.449 per dolar AS, lebih rendah dibandingkan asumsi pemerintah sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Tekanan juga terlihat pada inflasi tahunan yang mencapai 3,28 persen, melampaui asumsi APBN sebesar 2,50 persen. Sementara itu, realisasi lifting minyak dan gas bumi atau volume produksi migas yang siap dijual masih berada di bawah target.
Kombinasi kondisi tersebut membuat ruang penerimaan negara dari sektor migas terbatas, sementara kebutuhan belanja justru meningkat.
Ade menjelaskan, kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah turut memperbesar pengeluaran pemerintah, terutama untuk membiayai subsidi dan kompensasi energi.
"Lonjakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan pelemahan rupiah inilah yang memicu kenaikan belanja negara jauh lebih cepat dibandingkan tambahan penerimaannya, terutama karena membengkaknya beban subsidi serta kompensasi energi," ungkapnya.
Jika tidak segera diantisipasi, pelebaran defisit dapat memaksa pemerintah mencari pembiayaan tambahan melalui penerbitan utang baru dengan biaya bunga lebih tinggi.
Pilihan lainnya adalah melakukan penghematan atau pemangkasan anggaran secara mendadak. Namun, kebijakan tersebut berisiko menunda proyek pembangunan dan mengganggu pelayanan publik.
Dampaknya bisa semakin luas apabila pengurangan anggaran menyasar bantuan sosial maupun transfer ke daerah. Kebijakan semacam itu berpotensi memicu penolakan masyarakat hingga gejolak politik.
Risiko lain datang dari pasar keuangan. Keraguan investor terhadap kemampuan pemerintah menjaga defisit dapat mendorong mereka meminta imbal hasil lebih tinggi atas surat utang negara.
Situasi tersebut membuat penerbitan surat utang baru maupun pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo menjadi semakin mahal.
Menghadapi tekanan tersebut, NEXT Indonesia Center mendorong pemerintah segera memperbarui proyeksi defisit APBN dan kebutuhan subsidi energi agar kebijakan fiskal dapat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi terkini.
Ade menyarankan penghematan dimulai dari kegiatan yang memiliki prioritas rendah dan belum terikat kontrak. Namun, langkah efisiensi harus tetap melindungi layanan dasar masyarakat serta program perlindungan sosial.
"Sebagai langkah mitigasi, pemerintah harus segera memperbarui proyeksi defisit serta kebutuhan subsidi energi, lalu memulai penghematan pada kegiatan berprioritas rendah yang belum terikat kontrak tanpa mengorbankan layanan dasar dan perlindungan sosial," ujarnya.
Selain pengendalian belanja, pemerintah juga perlu mempercepat penagihan tunggakan pajak untuk memperkuat penerimaan negara.
Ade menilai transparansi komunikasi kepada DPR, pemerintah daerah, dan pelaku pasar juga diperlukan agar kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan fiskal.
Menurut dia, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar pelebaran defisit tidak berkembang menjadi beban pembiayaan yang lebih besar bagi APBN maupun perekonomian nasional.