jatimnow.com - Angka stunting di Jatim memang lebih rendah dari tingkat Nasional yaitu sebesar 26,2 persen. Namun, batas normal yang ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kohar Hari Santoso mengatakan, meskipun angka tersebut rendah tapi batas tersebut melampaui yang sudah ditetapkan oleh WHO. Untuk pencegahan terjadinya stunting, maka 11 Kabupaten/Kota yang menjadi persebarannya harus bersama-sama melakukan antisipasi.
"Secara fisik lebih pendek kemudian kemampuan untuk tumbuh kembangnya itu juga lebih rendah oleh karena kita harus mencegah terjadinya stunting ini. Kami harus melakukan upaya untuk menekan lagi karena negara-negara maju itu stuntingnya di bawah 20, maka harus ke sana," jelasnya saat ditemui di halaman kantor Gubernur Jatim, Jumat(14/12/2018).
Baca juga: Gencar Turunkan Stunting, Pemkab Jember Minta TPPS Buka Info Fakta Lapangan
Kohar menjelaskan bahwa permasalahan stunting di Jatim tidak hanya disebabkan oleh ketersediaan pangan atau kemampuan membeli makanan yang bergizi, melainkan dari pengetahuan masyarakat tentang gizi yang dibutuhkan oleh anak mulai dari dalam kandungan hingga masa pertumbuhan.
"Yang menjadi masalah adalah mereka pengetahuan gizinya harus bagus, pola gizinya, pola makannya harus bagus. Kemudian selera makan harus diperbaiki," tutur Kohar.
Baca juga: Pemkab Jember Evaluasi Kinerja TPPS dalam Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting
Ditempat yang sama, Ibu Gubernur Jatim, Nina Soekarwo menjelaskan bahwa pencegahaan stunting juga terus dilakukan melalui PKK. Nantinya, PKK dapat turun hingga tingkat bawah untuk menjelaskan terkait stunting.
"Pencegahaan ini sebetulnya dilakukan ditingkat PKK di tangan Posyandu sudah secara holistik integrarif. Untuk urusan tumbuh kembang yang kami sosialisasikan dari teorinya itu 4 tahun pertama 50 persen untuk tumbuh kembang otak," terang Nina.
Baca juga: Lomba Bayi Sehat dan Cerdas Cermat Ibu Hamil Digelar di Jember