jatimnow.com - Ketua DPP/ Ketua Bappilu Partai NasDem ikut terlibat kontestasi menjadi calon DPRD atau DPR RI di era demokrasi liberal ini tidak begitu mudah. Bahkan terasa sangat berat.
Banyak faktor antara lain sistem politiknya, persaingan internal caleg dalam satu partai yang sama, persaingan eksternal caleg dengan partai yang berbeda.
Aturan KPU yang terlalu berlebihan dan pengawasan bawaslu yang terlalu ketat, bahkan terkesan mengada-ada, sehingga sosialisasi baik partai maupun caleg tidak bisa maksimal, tidak bisa dilakukan secara leluasa baik lewat udara maupun darat, pragmatisme rakyat yang hampir merata dan lain-lain.
Baca juga: Rumor Gus Muhdlor Masuk Gerindra Jatim Mencuat, Begini Kata Sadad
Ini semua menyebabkan sulitnya mewujudkan partisipasi rakyat secara maksimal dan makin jauhnya mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
Demokrasi hanya berjalan secara prosedural belum substansial dan esensial. Rakyat terlibat atau partisipasi bukan karena suara hati nurani sebagai manifestasi "suara rakyat suara tuhan".
Tetapi rakyat partisipasi atas dasar mobilisasi kekuatan kapital dari partai atau caleg yang cukup modal kapital.
Sungguh realitas politik seperti ini menyedihkan. Tidak kita inginkan. Jauh dari harapan bagi aktivis dan kaum pejuang demokrasi.
Tetapi mekanisme demokrasi 5 tahunan untuk memilih pemimpin jalur DPRD, DPR RI, DPD RI atau memilih Presiden dan Wakil Presiden harus tetap berjalan dan berlangsung tanpa gangguan apapun.
Karena itu, apapun realitasnya, apapun kondisinya, betapapun beratnya, partai partai dan caleg calegnya harus siap ikut kontestasi dan kompetisi secara sportif.
Dalam kontestasi dan kompetisi itu, Partai NasDem dan caleg calegnya tidak boleh menjual isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).
Baca juga: Pencitraan Caleg: Tak Boleh Salah, Tapi Boleh Bohong
Tetapi NasDem dan calegnya menawarkan gagasan "gerakan perubahan restorasi Indonesia". Restorasi dengan pengertian memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan, adalah untuk mempercepat terwujudnya cita cita kemerdekaan Indonesia.
Yaitu melindungi, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, dan ikut menciptakan perdamaian dunia. Selain itu, salah satu implementasi restorasi adalah politik tanpa mahar.
Yakni setiap calon pemimpin yang lewat jalur Partai NasDem tidak dipungut biaya sepeserpun. Ini dimaksudkan agar setelah terpilih mereka tidak korupsi.
Semua kebijakannya untuk rakyat. Mereka harus menjadi pemimpin yang bersih. Ini salah salah satu cara untuk menyelamatkan Indonesia dari tsunami korupsi.
Indonesia dalam bahaya bukan hanya bencana alam tsunami, tetapi juga tsunami korupsi, yang merupakan ulah para pemimpinnya yang secara berjamaah mencuri uang negara.
Baca juga: Bisik Bisik Volume 5, Bakar Semangat Berpolitik Anak Muda di Surabaya
Memang berat mewujudkan itu, tapi harus dimulai meski dari yang sederhana dan paling kecil.
Effendi Choirie atau Gus Choi
Penulis adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem dan caleg DPR RI daerah pemilihan (dapil) Gresik-Lamongan.