46 Warga di Jatim Meninggal Karena Demam Berdarah, Ini Reaksi Gubernur

jatimnow.com - Gubernur Soekarwo angkat bicara soal wabah demam berdarah (DB) yang telah merenggut 46 nyawa di Jawa Timur.

"Sampai hari ini ada 46 orang (meninggal dunia)," kata Soekarwo kepada wartawan usai acara pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Probolinggo dan Bupati-Wakil Bupati Sampang di gedung negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Rabu (30/1/2019).

Dari data Dinkes Jatim, sampai 28 Januari 2019, jumlah orang yang terjangkit demam berdarah mencapai 2.660 kasus dengan korban meninggal dunia 46 orang.

Sebelumnya tanggal 15 Januari tercatat 1.032 kasus. 16 Januari 1.086 kasus. 17 Januari 1.226 kasus. Angka itu mulai meningkat tajam mulai tanggal 20 Januari yaitu sebanyak 1.402 kasus.

Saat ditanya tentang status Kejadian Luar Biasa (KLB) DB di Jawa Timur, Gubernur Jatim yang biasa disapa Pakde Karwo menegaskan, sampai saat ini belum ada penetapan KLB.

"Belum. Kita mengambil keputusan KLB itu harus wilayahnya berapa, jumlahnya berapa," katanya.

Tidak semua daerah di Jatim ditetapkan daerahnya sebagai KLB. Hanya beberapa daerah yang sudah ditetapkan sebagai KLB seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro dan beberapa daerah.

"Kita membantu non KLB. Belanjanya kita keluarkan seperti KLB. Tapi menetapkan KLB, belum," terangnya.

Ditanya tentang langkah antisipasi penyakit DB agar tidak meluas. Gubernur menerangkan tentang perilaku hidup sehat. Serta menerangkan tentang perkembangan jentik nyamuk demam berdarah.

"Setiap menjelang hujan deras itu problemnya nyamuk tumbuh. Tugas kita memberikan promotif dan preventif terhadap mereka hidup sehat, pola hidup bersih," ujarnya.

Ia mencontohkan, sudah hampir 20 tahun Kota Mojokerto tidak ada demam berdarah.  

"Karena masyarakatnya peduli tentang jemantik. Ada orang yang ngeceki (mengecek) jentik-jentik itu," ujarnya.

"Sekarang di air jernih, air kotor bisa semua. (nyamuk demam berdarah) sudah bisa beradaptasi. Dulu (menyerang) anak-anak, sekarang orang tua juga bisa kena," jelasnya.

Gubernur Soekarwo menegaskan, meski tidak semua daerah ditetapkan KLB, namun pemerintah tetap menilai serius persoalan DB ini.

"Serius kita. Ini karena mengeluarkan belanja yang besar dan perilakunya seperti KLB dari segi anggaran," terangnya.

Editor : Arif Ardianto