jatimnow.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, terhadap Hari Sumarsono (Kades Ngunut), Alwy Febrianto (Sekretaris Ngunut) dan Fajar Sodiq (Masyarakat yang mengaku Pokmas) berbuntut panjang.
Ratusan kepala desa (kades) di Ponorogo melakukan aksi demo di kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Ponorogo, Jalan Pramuka, Senin (2/4/2018).
Karena merasa tidak ada titik temu, demo yang awalnya hanya aksi solidaritas berakhir ricuh.
Baca juga: Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ajukan Tanggal Pemeriksaan ke KPK
Mereka merasa PTSL tidak ada sosialisasi. Namun kepala BPN Ponorogo merasa ada sosialisasi tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) PTSL yang menggratiskan sertifikat dan hanya membayar Rp 150.000.
Baca juga: KPK Beber Aliran Setoran Kasubag Umum BPPD Sidoarjo
"Turunkan saja itu spanduk PTSL. Tidak ada sosialisasi. Sampai teman kami harus menjadi korban keganasan program itu. Turunkan..,turunkan..,turunkan..," teriak Barno, Kepala Desa Bringinan.
Tidak hanya teriak, pantauan di lapangan jatimnow.com, kepala desa yang demo juga menggerakkan pagar. Karena merasa BPN tidak menggubris dan tidak menurunkan spanduk.
Baca juga: Koperasi Abal-abal, Bayu Otto Blak-blakan, Terjaring OTT
Setelah dipaksa sampai 30 menit, petugas BPN Ponorogo baru menurunkan spanduk. Baru kemudian ratusan kepala desa tersebut bergeser ke DPRD Ponorogo untuk melakukan hearing dengan anggota dewan.
Reporter: Mita Kusuma
Editor: Arif Ardianto