jatimnow.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengapresiasi Mal Pelayanan Publik Banyuwangi.
"Mal Pelayanan Publik ini luar biasa, ada 199 dokumen dan izin dilayani dalam satu ruangan. Sampai mau menikah disini juga bisa. Sangat memudahkan masyarakat," katanya, Sabtu (7/4/2019).
Susi berharap agar perizinan kapal nelayan yang berada di kewenangan pemerintah provinsi bisa diakses di kabupaten. Permintaan tersebut disampaikan Susi usai menggelar dialog dengan nelayan di Pantai Muncar Banyuwangi, Kamis (4/4).
Baca juga: Bu Risma Trending Topic: Menteri Susi hingga Bupati Cak Ipin Mendoakan
Ia mengaku menerima keluhan dari sejumlah nelayan terkait izin kapal berbobot 10-30 GT yang kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
"Mereka mengaku keberatan kalau harus mengurus ke provinsi karena dianggap tidak efektif, memakan waktu, dan biaya. Justru mereka minta diserahkan ke daerah lagi," kata Susi.
Mengacu pada Peraturan Menteri KP nomor 23 tahun 2013 tentang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan, Gubernur diberikan kewenangan melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran 10-30 GT yang ada di wilayahnya.
Baca juga: Wisata Kuliner di Banyuwangi, Berat Badan Menteri Susi Naik 3 Kg
Dari situ, lanjut Susi, pihaknya meminta agar pemprov bisa berkolaborasi dengan daerah terkait pengeluaran izin tersebut.
"Karena peralihan peraturan yang sekarang perizinannya dialihkan ke provinsi, barangkali gubernur bisa bekerja sama untuk menaruh personelnya di daerah guna membantu pengurusan perijinan kapal nelayan. Seperti di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi yang mengintegrasikan ratusan layanan ini," ujarnya.
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menyambut baik ide Menteri Susi.
Baca juga: Menteri Susi Apresiasi Pengolahan Sampah di Pelabuhan Muncar
"Mal ini dibuat untuk memudahkan pengurusan dokumen dan perizinan. Jika Bu Susi menginginkan izin kapal di provinsi untuk bisa bergabung di mal pelayanan publik ini, tentunya kami siap memfasilitasi," kata Anas.