jatimnow.com - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur menggandeng Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banyuwangi untuk mempercepat normalisasi kendaraan angkutan barang sebagai persiapan penerapan kebijakan Indonesia Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027.
Kolaborasi yang berlangsung di fasilitas pengujian kendaraan Banyuwangi, Rabu (11/11/2026), tersebut mencakup pemeriksaan fisik, kesesuaian dimensi, serta aspek teknis kendaraan. Sebanyak 108 unit kendaraan yang diajukan Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) mengikuti pemeriksaan.
Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur Bambang Hermanto mengatakan, persiapan menuju Zero ODOL 2027 harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, asosiasi pengemudi, hingga pemilik armada angkutan barang.
"Zero ODOL 2027 bukan sekadar penertiban kendaraan, tetapi upaya membangun tata kelola angkutan barang yang lebih tertib. Setiap kendaraan harus memenuhi ketentuan dimensi dan muatan serta mengutamakan keselamatan," ujarnya.
Pemeriksaan di Banyuwangi merupakan tindak lanjut atas permohonan ASLI tertanggal 28 Oktober 2026. BPTD Jatim berkoordinasi dengan Dishub Banyuwangi untuk memastikan kondisi kendaraan sekaligus mengidentifikasi bagian yang membutuhkan perbaikan atau penyesuaian.
Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar koordinasi tindak lanjut agar proses normalisasi berjalan sesuai ketentuan teknis sebelum kendaraan kembali dioperasikan.
"Kami mendorong proses normalisasi berjalan bertahap dan terukur. Melalui pemeriksaan sejak awal, pemilik kendaraan dapat mengetahui bagian yang perlu disesuaikan agar memenuhi persyaratan teknis," kata Bambang.
Sebelum kegiatan di Banyuwangi, BPTD Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap 275 kendaraan milik Gerakan Supir Jawa Timur (GSJT) di Mojokerto dan Argo Puspo.
Baca juga:
Satlantas Polres Gresik Deklarasi Zero ODOL, Ingatkan Sanksi Berat
Dengan demikian, pemeriksaan terhadap armada usulan ASLI di Banyuwangi menjadi bagian dari perluasan upaya normalisasi kendaraan angkutan barang di Jawa Timur.
Bambang menjelaskan, penanganan kendaraan Over Dimension Over Loading tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap regulasi.
Kesesuaian dimensi dan muatan juga berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan, perlindungan infrastruktur, serta iklim persaingan usaha di sektor angkutan barang.
Kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas atau memiliki dimensi tidak sesuai ketentuan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan mempercepat kerusakan jalan. Karena itu, normalisasi perlu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
Baca juga:
Ditjen Hubdat Singgung Kendaraan ODOL sebagai Dalang Jembatan Lamongan Ambrol
BPTD Jatim pun mendorong keterlibatan pimpinan instansi terkait, asosiasi pengemudi, pemilik kendaraan, perusahaan angkutan barang, hingga pelaku usaha karoseri kendaraan bermotor.
"Keberhasilan Zero ODOL 2027 membutuhkan komitmen bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Seluruh pihak harus terlibat agar kendaraan angkutan barang yang beroperasi memenuhi ketentuan dan mengutamakan keselamatan," tegas Bambang.
Ia berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengemudi dapat memperkuat koordinasi, terutama dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan kendaraan. Dengan begitu, proses penyesuaian armada dapat berlangsung lebih terarah dan terukur menjelang penerapan Indonesia Zero ODOL 2027.
