jatimnow.com - Provinsi Jatim mendapatkan penghargaan sebagai provinsi terbaik tim terpadu (Timdu) tingkat nasional dalam penanganan konflik sosial tahun 2019.
Penghargaan ini diperoleh Provinsi Jatim atas keberhasilannya mampu menjaga stabilitas dan keamanan yang kondusif pasca Pilkada Serentak 2019.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, pada acara Rakornas Timdu Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Merekatkan Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serentak 2019, di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Kamis (16/05) malam.
Baca juga: Warga Jatim Waspadai Bencana Hidrometeorologi Sepekan Kedepan
Gubernur Khofifah menyampaikan penghargaan ini sebagai bentuk keberhasilan Timdu penanganan konflik sosial di Jatim. Timdu tersebut yaitu Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kabinda, tokoh ulama, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat.
Oleh sebab itu, penghargaan ini juga merupakan wujud strong partnership dan harmonious partnership yang telah dibangun selama ini.
"Saya rasa ini adalah wujud keberseiringan antara doa para ulama dan kerja keras dari semua terutama forkopimda dan elemen strategis masyarakat yang bisa mengantarkan Jatim memperoleh penghargaan ini," katanya.
Menurutnya, terkait Pilkada Serentak 2019 di Jatim proses penghitungannya telah selesai sejak dua hari lalu. Karenanya, seluruh hasil penghitungan baik untuk DPD tingkat I dan II, provinsi, DPR RI, hingga pilpres telah diketahui hasilnya.
"Proses penghitungan hasil Pilkada Serentak di Jatim juga telah disampaikan di KPU Pusat. Dalam menyikapinya saya percaya masyarakat Jatim bisa menghargai dan menerima hasil proses demokrasi yang sudah berjalan," tuturnya.
Ia melanjutkan dalam penanganan konflik sosial di Jatim berbagai upaya telah dilakukan. Selain itu, sinergitas dan kolaborasi dengan Forkopimda terus diperkuat. Dicontohkannya, pada saat jelang Pilkada serentak lalu pihaknya bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya aktif melakukan dialog interaktif di beberapa media, tentang kesiapan pelaksanaan Pilkada.
Selain itu, saat pelaksanaan may day pada awal Mei lalu melakukan komunikasi yang sangat intensif dengan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia dengan dukungan penuh dari Kapolda Jatim.
"Kami membuat kopilaborasi sehingga sambil ngopi bareng kita berkolaborasi apa saja sebenarnya yang buruh inginkan. Sehingga pada tanggal 1 Mei kami bisa berorasi dengan sangat bersahabat," ujarnya.
Dalam penanganan konflik sosial tidak hanya bisa dilakukan dengan berdasar SOP dari tiap lembaga. Akan tetapi, action dengan ikut turun ke lapangan diperlukan sehingga akan tercipta mutual understanding. Lewat mutual understanding maka ketika terjadi dinamika atas sesuatu akan memunculkan respect dan trust.
Baca juga: FTBI, Ikhtiar BBJT Lestarikan Bahasa Daerah di Jawa Timur
"Sekali lagi terimakasih atas apresiasi dari Kemendagri yang diberikan pada Provinsi Jatim ini, dan terima kasih bagi seluruh elemen masyarakat Jatim yang sudah ikut menjaga Jawa Timur aman dan damai," pungkasnya.
Seluruh Pimpinan Nasional dan Daerah Harus Jaga Persatuan
Menko Polhukam Wiranto mengajak pimpinan nasional hingga daerah untuk ikut merawat persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi konflik sosial.
Oleh sebab itu, konflik sosial harus diinisiasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas nasional, khususnya
pasca Pemilu 2019.
"Rapat hari ini merupakan satu sinergitas dari pusat dan daerah, semua kementrian dan lembaga, TNI dan pemerintah daerah. Ini merupakan bentuk sinergitas atas hal-hal negatif yang berujung konflik sosial,” ujarnya.
Polri dan TNI bersatu padu untuk melakukan pengamanan secara maksimal. Pihaknya juga sangat berharap semua pihak dapat menerima hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada tanggl 22 Mei nanti dengan legowo.
Baca juga: Menuju GSI Nasional, Sidoarjo Sumbang 14 Pemain untuk Tim Sepak Bola Jatim
Selain Provinsi Jatim, penghargaan timdu penanganan konflik sosial di tingkat provinsi secara nasional secara berturut-turut juga diperoleh Provinsi DIY, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Lampung dan Provinsi Aceh.
Sedangkan penghargaan timdu penanganan konflik sosial di tingkat kabupaten secara berturut-turut diberikan kepada Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Tidore, Kota Lampung Selatan, dan Kota Banda Aceh.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Aceh, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Riau, serta beberapa bupati dan wali kota di Indonesia.