jatimnow.com - Massa yang mengatasnamakan Forum Umat Islam (FUI) Jawa Timur mendatangi kantor Bawaslu Jatim di Jalan Kapuas, Surabaya, Jumat (17/5/2019). Mereka melaporkan adanya kecurangan pada pemilu 2019.
Selain poster, mereka membentangkan bendera tauhid berwarna hitam dan putih, serta bendera warna merah putih.
Koordinator aksi, Ustaz Choirudin dalam pernyataannya mengatakan, bahwa dalam Pemilu kali ini menorehkan sejumlah catatan yang memprihatinkan. Bahkan menjadi sejarah kelam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Hasto Tegaskan PDI Perjuangan Bukan Partai Kemarin Sore, Sindir Demokrat?
Ia menyebut adanya kecurangan yang melibatkan aparat penegak hukum, BUMN, dan pegawai pemerintahan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden.
"Seperti adanya DPT ganda, invalid dan manipulatif, tertangkapnya ratusan ribu amplop yang disiapkan untuk serangan fajar, ditemukannya surat suara yang sudah tercoblos ke salah satu Paslon saat prapemilu," ujarnya.
Saat pemilu juga ditemukan adanya surat suara yang di Coblos oleh petugas dan kepala desa/kebun, banyaknya TPS yang tidak netral, dan masyarakat yang akan mencoblos merasa terintimidasi karena ditempatkan di rumah kepala desa yang pro salah satu paslon dan kader partai.
Baca juga: Video: Pesan Mahfud MD untuk Jokowi-Prabowo
"Pascapemilu adanya penggiringan opini oleh media massa melalui pengumuman Quick Count dan Situng KPU bahwa paslon no. 1 sudah menang, tidak terbukanya penyelenggara pemilu dengan tidak menempelkan c1 plano di TPS/kelurahan sesual aturan yang berlaku, tidak terbukanya petugas KPU dengan menolak membuka formulir C7 untuk melihat ada tidaknya penggelembungan suara, "lanjutnya.
Choirudin juga menyampaikan, jika banyak keluarga yang harus kehilangan orang tua dan sanak keluarga. Lebih dari 600 petugas penyelenggara pemilu meninggal. Dan lebih dari 3000 orang lainnya dirawat.
Baca juga: Mahfud MD Minta Jokowi-Prabowo Segera Rekonsiliasi
"Disisi lain, kondisi politik pascapemilu makin panas. Pemerintah melakukan ketidak-adilan dalam penegakan hukum seperti kriminalisasi terhadap para ulama dan para aktifis yang berbeda pandangan terhadap pemerintah," bebernya.
Adapun sikap dari massa ini terhadap Bawaslu antara lain:
1. Menolak ditetapkannya Presiden-wakil Presiden periode 2019- 2024, yang dihasilkan dari kecurangan dan manipulasi suara rakyat
2. Menuntut dibentuknya Tim Pencari Fakta atas wafatnya ratusan penyelenggara pemilu. Agar di masa depan kejadian ini tidak terulang lagi
3. Hentikan upaya kriminalisasi terhadap para ulama dan aktifis yang berbeda pandangan dengan Pemerintah.
4. Menuntut dibatalkannya MOU terkait proyek 0BOR di Indonesia. Yang berpotensi
memperlemah kedaulatan ekonomi dan politik RI