jatimnow.com – Penolakan wacana gerakan tolak people power kembali muncul dari Kota Madiun. Setelah ulama menolak wacana gerakan people power, kini penolakan berasal dari kalangan legislatif.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun, Istono mengatakan gerakan people power akan merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu penolakan terhadap People Power harus tetap disuarakan.
"Demi keutuhan NKRI, gerakan tolak people power harus tetap disuarakan," kata Istono kepada jatimnow.com, Sabtu (18/5/2019).
Baca juga: Video: Aksi Damai Pemuda Lintas Agama di Probolinggo
Kader Partai Demokrat itu menghimbau kepada masyarakat Madiun Kota untuk tetap menjaga kerukunan. Perbedaan pilihan tanggal 17 April 2019 sebaiknya segera diakhiri.
"Perbedaan pilihan itu biasa. Sekarang kita tinggal menunggu hasilnya. Gerakan-gerakan seperti people power itu menurut saya tidak ada gunanya," ujarnya.
Masyarakat diminta untuk tetap menghormati semua proses pemilu hingga selesai. Mereka yang tidak puas atas hasil Pemilu 2019 bisa menempuh jalur yang sesuai dengan konstitusi.
Baca juga: Pemuda Lintas Agama di Probolinggo Tuntut Pengusutan Aksi 22 Mei
"Bagi kami, proses demokrasi di pemilu telah usai. Kalaupun ada ketidakpuasan, silakan tempuh jalur hukum tanpa harus melakukan sebuah gerakan yang merugikan masyarakat kita sendiri. Ini hal biasa setiap lima tahun," lanjutnya.
Istono mengaku, bahwa DPRD Kota Madiun berkomitmen mempertahankan keutuhan NKRI. Ia mengatakan demokrasi di Indonesia harus berjalan sesuai dengan koridor hukum.
"Sikap kami jelas, karena bagaimanapun keutuhan negara ini harus di atas segala-galanya. Termasuk hasrat untuk berkuasa. Kami ingin masyarakat ini dididik berdemokrasi secara sehat dengan koridor yang telah ada," pungkasnya.
Baca juga: FKUB Tulungagung Dukung Polisi Usut Tuntas Perusuh 22 Mei