jatimnow.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hari ini mengumpulkan seluruh kepala dinas atau kepala OPD atau organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim. Rapat itu menyusul penggeledahan rumah mantan pejabat pemprov dan kantor OPD oleh KPK terkait dugaan korupsi di Tulungagung.
"Oh ini lo rek. Aku mau jam 8 iki rapat. Iki aku arep gabung ndek rapat. (Begini ya. Saya tadi rapat jam 8. Saya mau bergabung di rapat)" kata Gubernur Khofifah di sela menghadiri acara Road Show Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Gedung Siola, Surabaya, Jumat (12/7/2019).
Gubernur Khofifah mengingatkan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk betul-betul teliti berkaitan dengan bantuan keuangan.
Baca juga: Divonis 4 Tahun, Terdakwa Pemotongan Insentif BPPD Sidoarjo Siskawati Banding
"Jadi OPD-OPD kita sampaikan kembali. Kalau ada bantuan keuangan, ada hibah, verifikasi kembali. Sampaikan kepada seluruh tim. Ini kan ada eselon II, eselon III, eselon IV. Masing-masing cek penerimanya valid. Bahwa itu sesuai kebutuhan dan seterusnya. SOP regulasi yang harus dipatuhi ya harus dipatuhi," terang Gubernur Khofifah.
"Kita menyiapkan kembali pagi ini. Tadi saya telepon Pak Sekda untuk memulai (rapat dengan OPD), karena saya ke sini. Aku tak gabung dengan mereka ya," ujarnya.
Baca juga: KPK Sita 7 Mobil Usai Geledah Rumah di Bangkalan Madura
Saat ditanya wartawan tentang penggeledahan rumah mantan pejabat Pemprov Jatim, Gubernur Khofifah mempersilahkan bertanya langsung ke Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, yang hadir di Road Show Bus KPK 2019 itu.
"Sampean tadi kan wes takon nang (sudah tanya ke) Pak Saut. Sudah tanya banyak ke Pak Saut," ungkapnya sambil berjalan menuju ke mobil dinas gubernur.
Baca juga: Kemenkumham Jatim Ajak Stakeholder Terlibat dalam Survei Penilaian Integritas
Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan dalam penyidikan kasus suap terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.
KPK menggeledah lima lokasi di Jawa Timur. Diantaranya, kantor Badan Pembangunan Daerah Provinsi (Bappeda) Jawa Timur, serta empat rumah pribadi beberapa pejabat aktif maupun pensiunan Bappeda Jatim.