jatimnow.com - Pakar konstruksi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Prof Tavio Ph.D memperkirakan runtuhnya jembatan nasional penghubung Widang Tuban - Babat Lamongan itu akibat lemahnya mantainance dan monitoring berkala.
"Jadi intinya maintenance dan monitoring berkala perlu dilakukan rutin, karena semua bangunan ada umurnya terutama bangunan itu ada di lingkungan agresif dan juga arus sungai deras akibat sering banjir bandang," terang Prof Tavio Ph.D saat dikonfirmasi jatimnow.com, Selasa (17/4/2018).
Guru besar ke-106 ITS itu menuturkan monitoring atau maintenance jembatan kontruksi baja yang diketahui digunakan di Jembatan Widang itu, harusnya mulai dicek baik untuk struktur atas maupun bawahnya (seperti fondasi abutment).
Baca juga: Popda XIV Jatim 2024, Atlet Lompat Tinggi Tuban Raih Medali Emas
"Yang pasti jembatan widang mengalami potensi korosi karena arus sungai. Pengecekan kekencangan, kondisi/kualitas dan kelengkapan baut. Selain itu kualitas las juga harus dicek, karena semakin bertambahnya waktu jembatan itu juga akan tua sehingga menurunkan kemampuannya," tuturnya.
Pria penggagas bangunan tanpa gempa ini, mengatakan mantainance jembatan itu juga harus ada dukungan anggaran utk aset-aset bangunan yang dimiliki, sehingga jangan menunggu kejadian baru ada tindakan.
"Jangan ada jatuh korban dan runtuh dulu baru diurus, karena jembatan-jembatan rangka baja lebih mempunyai Risiko dibandingkan Beton," tuturnya.
Ia menyampaikan, runtuhnya jembatan itu juga tak luput dari kendaraan yang mengangkut beban melebihi batas.
Baca juga: Pelanggaran Pemasangan APK jadi Topik Utama Rakor Bawaslu Tuban
"Ada kalanya usia jembatan bisa berumur panjang, namun beban yang ditopangnya overload sehingga jembatan itu cuma berumur pendek dan mengalami miring atau runtuh seperti ini," terangnya.
Untuk mengatasi hal ini, mobil muatan yang melintas sesuai dengan kelas jalan atau jembatan, ia menyarankan agar instansi terkait mendirikan jembatan timbang.
"Mendirikan jembatan timbang yang ketat dan benar-benar menerapkan prosedur, tanpa ada kompromi seperti mengganti bebena berat dengan uang. Pasti aset jembatan tidak akan mengalami kerusakan prematur atau rusak sebelum umurnya," ungkapnya.
Baca juga: Pelatihan Gratis BLK Tuban Kembali Dibuka, Tersedia 6 Program Skill
Ia berharap agar pemerintah membentuk SOP (Standard Operating Procedure) dan WI (Work Instruction) di dalam sistem manajemen.
"Selain itu harus ada Law Enforcement atau melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran. Agar tidak merugikan masyarakat banyak karena rusak atau hilangnya aset seperti kejadian ini," tegasnya.
Reporter: Fahrizal Tito
Editor: Arif Ardianto