jatimnow.com - Para pengusaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha atau Forkas Jawa Timur menggelar Deklarasi Bersatu dan Damailah Indonesia, Senin (14/10/2019).
Pengusaha Forkas terdiri dari Himpunan lndustri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (Indonesian Sawmill and Wood Working Association/ISWA).
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Indonesian Iron and Steel Industry Association (llSlA), lkatan Bankir Indonesia (18]), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan lainnya lagi.
Baca juga: 38 Perguruan Silat Deklarasi Jogo Suroboyo, Begini Janji Damainya
Kegiatan ini didukung para pekerja di sektor industri manufaktur dan jasa. Jumlah peserta yang hadir diperkirakan mencapai sekitar 4 ribu orang, menggelar Deklarasi Bersatu dan Damailah Indonesia, di Grand City Convex Surabaya.
Ketua Umum Forkas Jatim, Nur Cahyudi mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menyikapi kondisi akhir-akhir ini dimana banyak terjadi konflik sosial yang dikhawatirkan berdampak terhadap terganggunya kelancaran kegiatan ekonomi.
Menurutnya, deklarasi itu guna menjaga kerukunan sekaligus mewujudkan iklim usaha kondusif.
"Kami para pengusaha dan pekerja menolak gerakan massa yang dapat memicu perpecahan masyarakat Indonesia, agar suasana tetap kondusif. Dengan demikian, kegiatan ekonomi berjalan normal dan ekspor terus meningkat sena investasi bisa masuk," katanya.
Ia menambahkan, deklarasi damai yang digelar Forkas juga sejalan dengan kebijakan Pemprov Jatim dalam merawat atau menjaga kerukunan serta suasana damai di Jatim yang diistilahkan 'Jogo Jawa Timur'.
"Karena itu, Forkas mendukung aparat penegak hukum untuk menindak siapapun yang berupaya memecah belah persatuan bangsa," tuturnya.
Baca juga: Sejumlah Elemen Deklarasi Jogo Suroboyo Jelang Demo Tolak Omnibus Law
"Suasana damai diperlukan, agar Jawa Timur menarik bagi calon investor asing guna menanamkan modalnya di provinsi ini, sehingga penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat," imbuhnya.
Ia menerangkan, jumlah angkatan kerja di Jawa Timur terus bertambah tiap tahun, dan untuk menekan angka pengangguran dibutuhkan keberlangsungan sektor industri.
"Berdasarkan data yang disampaikan BPS Jatim, tingkat pengangguran terbuka di Jatim mencapai 830 ribu orang dan sebanyak 5 juta jiwa bekerja di bawah 5 jam per hari. Kondisi seperti ini perlu diatasi antara lain dengan mempertahankan keberlangsungan sektor industri," terangnya.
Data BPS Jatim menunjukkan, ekonomi Jatim pada triwulan II 2019 tercatat meningkat 5,72 persen secara year-on-year (yoy). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi di Jatim hingga triwulan ll hanya sebesar 5,64 persen.
Penumbuhan tertinggi terjadi pada kategori penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman yang naik 7,89 persen. Pertumbuhan tersebut berkaitan dengan meningkatnya industri pariwisata di Jalim. Selain itu, jasa perusahaan juga tumbuh cukup tinggi yakni 7,69 persen dan jasa kesehatan serta kegiatan sosial 7,32 persen.
Baca juga: Tolak Tindakan Anarkis, Warga Kota Probolinggo Gelar Deklarasi Damai
"Karena itu, Forkas Jatim yang menghimpun 43 asosiasi pengusaha mendorong seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, demi pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jawa Timur," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua HIMKI Jatim, Peter S Tjioe mengatakan kegiatan industri manufaktur yang eksisting perlu dirawat keberlangsungannya, maka dibutuhkan suasana tenang guna memperlancar kegiatan produksi di pabrik, di tengah semakin ketatnya persaingan di tingkat global.
"Kalau kegiatan industri terganggu oleh konflik sosial, maka sektor industri manufaktur Indonesia akan semakin tertinggal dan bahkan bisa kolaps. Padahal, keberlangsungan industri, terutama industri padat karya, dibutuhkan untuk mengurangi jumlah pengangguran," kata Peter.