jatimnow.com - Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden-Wakil Presiden, Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin sudah resmi terbentuk. Dari semua menteri yang ada, tujuh di antaranya merupakan tokoh asal Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap, sinergi bisa dijalin demi memajukan Jawa Timur sebagai daerah asal para menteri tersebut.
"Kalau Pak Presiden Jokowi saat memperkenalkan para menteri menyampaikan bahwa yang mengisi tiga pos strategis di istana tetap orang lama. Kebetulan ketiganya asal Jawa Timur, yaitu Pak Pratikno (Mensesneg) itu dari Bojonegoro. Lalu ada Pak Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) beliau dari Kediri. Kemudian ada Pak Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) dari Kediri lagi," terang Gubernur Khofifah, Kamis (24/10/2019).
Baca juga: Prabowo-Gibran Dilantik, Khofifah: Kami Optimis Indonesia Lebih Maju
"Kami berharap sinergitas mereka dengan daerah asal mereka Jawa Timur, akan nyambung produktif-strategis," tambahnya.
Gubernur Khofifah menyebut, ada banyak kebutuhan terutama infrastruktur dasar yang berbasis rumah tangga, yang diharapkan juga tetap mendapat suport dari pemerintah pusat. Misalnya jambanisasi berbasis rumah tangga, di Jawa Timur masih sekitar 30 persen yang belum berbasis rumah tangga.
"Kemudian elektrifikasi secara menyeluruh untuk sambungan listrik rumah tangga tahun 2021. Mengentaskan 361 desa tertinggal di Jatim yang kita targetkan tahun 2020," jelasnya.
Tokoh Jawa Timur yang juga masuk dalam kabinet Indonesia Maju adalah Mahfud MD, tokoh nasional asal Madura. Ia dipercaya menjabat Menkopolhukam. Dikatakan Gubernur Khofifah, sosok Mahfud MD punya kompetensi dan kapasitas yang luar biasa.
Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono
"Pak Mahfud sosok yang sangat mumpuni. Sekarang Pak Mahfud di Menkopolhukam, harapan seluruh warga bangsa bahwa komunikasi di antara seluruh stakeholder elemen strategis yang ada dalam koordinasi antara Menkopolhukam, saya rasa cukup firmed Pak Mahfud mendapatkan penugasan di situ. Gus Dur dulu, memberikan julukan Pak Mahfud adalah peluru tak terkendali. Maksudnya pikiran dan gerakannya sering out of the box," kata mantan Menteri Sosial ini.
Khofifah yang juga pernah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menambahkan, sosok menteri asal Jawa Timur yang juga patut dibanggakan adalah Muhajjir Efendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurutnya, menteri kelahiran Madiun tersebut, diharapkan bakal bersinergi, terutama terkait percepatan penyejahteraan masyarakat Jatim.
"Kita berharap bisa sama-sama punya ruang berkoordinasi terutama terkait dengan percepatan penyejahteraan masyarakat yang ada di dalam koordinasi Menko PMK, bisa kita bangun koneksitas lebih kuat. Karena pesan Presiden, masing-masing kementerian tidak boleh punya visi misi sendiri. Visi misinya adalah visi misi pemerintah," ulas Gubernur Khofifah.
Satu lagi sosok dari Jawa Timur yang melenggang masuk di Kabinet Indonesia Maju, yaitu Abdul Halim Iskandar. Politisi PKB itu sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur dan saat ini masih menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim. Kini, Halim diberi mandat sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Baca juga: Zulkifli Hasan Dilantik Jadi Mendag, PAN Janji Tetap Kritis
Gubernur Khofifah berharap besar, Halim bisa turut membantu Jawa Timur dalam rangka mengentaskan desa tertinggal.
"Kita masih punya PR sebanyak 361 desa yang masih berstatus tertinggal menurut Kemendes. Dalam banyak forum, saya sering meminta agar ini dipetakan faktor penyebab ketertinggalannya dan pola intervensinya. Agar di tahun 2020 kita bisa bersama-sama mengentaskan, tidak ada lagi desa tertinggal di Jawa Timur," tandas Ketua Umum PP Muslimat NU ini.
Terakhir adalah Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja. Gubernur Khofifah menyebut, di bidang tenaga kerja ada perundangan yang menurut informasi masuk omnibus law. Dirinya mengemukakan bahwa Jawa Timur juga akan menyesuaikan jika nanti ada aturan-aturan yang juga bisa menggunakan sistem omnibus law dalam revisi perda di Jatim.