jatimnow.com - Anggota Komisi B Alfian Limardin menjadi sorotan karena disebut membuang draft RAPBD milik Diskominfo Surabaya pada saat hearing di Komisi B DPRD Surabaya beberapa waktu lalu.
Sikap Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menuai kecaman. Banyak yang terkejut dengan insiden tersebut.
"Ya kaget juga peristiwa itu terjadi di ruang publik," kata Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, Kamis (7/11/2019).
Baca juga: Program Makan Siang Gratis Diminta Libatkan UMKM di Surabaya
"Sejauh yang saya tahu, itu baru pertama terjadi. Makanya ahistoris dan kehilangan konteks fatsun berpolitik," tambah Surokim.
Dekan Fisib Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini menilai hal itu merupakan praktik low context politic yang kebablasan. Kadangkala maksud dan niatnya baik, tapi kalau nirrespek dan tidak ada fatsun, akan membiaskan tujuannya.
Baca juga:
- Insiden Pembuangan Draf RAPBD di DPRD, Fikser: Saya Sudah Memaafkan
- Kesaksian Ketua Komisi B Tentang Pembuangan Draft RAPBD Diskominfo
- Politisi PSI Bicara 'Pembuangan' Dokumen Diskominfo saat Hearing
- Buang Dokumen, Politisi PSI ini 'Disemprit' Ketua DPRD Surabaya
"Ada fatsun publik itu perlu diingat oleh para politisi. Surabaya nggak hanya wani tapi juga ngerti," ungkapnya.
Maka, Surokim mengingatkan para politisi untuk bersikat dewasa.
Baca juga: Usulan DPRD Untuk Kemajuan Pendidikan Surabaya
"Hati-hati, khususnya politisi baru jangan overacting bisa disfungsional untuk opini publik Surabaya," lanjut Surokim.
"Semua ada kepatutan dan kepantasannya. Kritis boleh tetapi kesopanan publik itu akan menguatkan maksud baik tadi," imbuhnya.
Emosi, kata dia, tidak akan pernah membawa kebaikan dalam ruang publik, sebaliknya hasilnya hanya gaduh dan kontroversi.
"Menurut saya pelaku harus gentle berani meminta maaf kepada pihak terkait dan juga masyarakat kota karena panggung itu ada di ruang publik. Insyaallah akan mendapat respek dan dukungan publik," sarannya.
Baca juga: DPRD Ingin Pengembangan RS Surabaya Selatan Dipercepat
Kepala Diskominfo Surabaya M Fikser mengaku, saat hearing dengan Komisi B mendapat perlakuan tidak mengenakkan.
"Iya berkas saya dibuang ke lantai," kata pejabat asal Serui Papua ini.
"Sekali lagi saya memaafkan walaupun dia tidak minta maaf," tambah pejabat yang pernah menjadi Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Surabaya ini.