jatimnow.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur mengumpulkan sekitar 1.000 pendamping desa dalam Rapat Koordinasi (Rakor) optimalisasi dana desa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan pedesaan.
Rakor pendamping desa ini dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono, mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Hotel Utami, Sidoarjo, Senin (25/11/2019).
Kepala Dinas PMD Jatim M Yasin mengatakan, rakor teknis bagi pendamping desa, untuk mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
Baca juga: Tingkatkan Fungsi Pendamping Desa, Bakesbangpol Jatim Gelar Apel di Bojonegoro
"Melalui stimulusnya adalah dana desa, alokasi dana desa dan sebagainya," ujar Yasin.
Ia menerangkan, para pendamping desa dibekali khusus, karena ada tiga agenda prioritas pemerintah yang harus diselesaikan. Pertama, kemiskinan pedesaan sebanyak 14,43 persen. Sementara di kota 6,8 persen.
"Gap-nya masih cukup tinggi. Ini harus segera ditangani. Tidak mungkin kemiskinan desa menyalip kota. Paling tidak jaraknya jangan terlalu lebar," tuturnya.
Kedua, terkait dengan stunting. Katanya, angka stunting di Jatim rata-rata mencapai 32 persen, di antaranya ada di desa. Ketiga, terkait dengan 363 desa tertinggal dan 2 desa sangat tertinggal.
"Ibu gubernur minta segera dientaskan. Karena itu, hari ini seluruh pendamping desa dikumpulkan semua," tambahnya.
Yasin menambahkan, para pendamping desa dikumpulkan karena pada bulan Desember-Januari, pemerintah desa menyusun APBD desa. Maka APBD desa harus dikawal oleh para pendamping tersebut.
Baca juga: Bakesbangpol Jatim Bersama Pendamping Desa Gelar Apel Besar Kebangsaan
"Agar mereka mendukung penyelesaian tiga permasalahan tadi. APBD desa harus bisa membantu mengurangi kemiskinan pedesaan, stunting, perbaikan gizi keluarga dan pengentasan daerah tertinggal," paparnya.
APBD Desa itu menjadi kewenangan kepala desa, tapi ada kewajiban yang harus diselesaikan. Sehingga antara kewajiban dengan kewenangan harus sinkron.
"Jangan karena kewenangan, tapi tidak berbasis kepentingan umum masyarakat, tidak berbasis kebutuhan dan tidak berbasis permasalahan," tegas Yasin.
Ia menyebut, Gubernur Khofifah menginginkan Jatim terbebas dari desa tertinggal pada tahun 2020. Sebab hingga tahun 2019 ini, di Jatim masih ditemukan 363 desa tertinggal dari total jumlah desa di Jatim sebanyak 7.724 desa.
363 desa yang tertinggal tersebut, terbanyak berada di Sumenep, yaitu 100 desa. Dari 100 desa tertinggal itu, 45 desa tertinggal di antaranya berada di kepulauan sebanyak 45 desa.
Baca juga: Bupati Anas Dorong Pendamping Desa Optimalkan Program Smart Kampung
Selain 363 desa tertinggal, di Jatim juga terdapat dua desa sangat tertinggal, yaitu satu desa di Bondowoso dan Desa Renokenongo di Kabupaten Sidoarjo.
"Di Sidoarjo, desa yang tenggelam itu indikatornya masih ada tetap diukur. Desanya tidak ada, tapi penduduk dan pelayanan publik ada dan akses kesehatannya juga masih ada," bebernya.
Yasin menyebutkan tahun 2019 pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp 7,44 triliun untuk 7.724 desa. Sedangkan tahun 2020, nilainya meningkat menjadi 7,6 triliun.
"Jadi, ada peningkatan bantuan dana desa sebesar Rp 231 miliar untuk 7.724 desa. Termasuk, empat desa terdampak lumpur Lapindo, Sidoarjo itu masih dihitung, tapi tidak dialokasikan. Jadi, silpa-nya masih menjadi perhitungan tidak cair," tandasnya.