jatimnow.com - Rencana pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi), memasuki tahap konsultasi publik untuk pengadaan lahan. Sosialisasi dampak pembangunan itu terus dilakukan.
Sosialisasi kepada ratusan warga yang tanahnya akan terdampak pembangunan jalan tol tersebut, dilakukan Pemkab Banyuwangi bersama Pemprov Jatim. Sosialisasi dilakukan bertahap mulai Selasa-Kamis (14-16/1/2020) di beberapa titik, yaitu Kecamatan Wongsorejo dan Kalipuro.
"Konsultasi publik ini merupakan tahapan proses pengadaan tanah. Semoga prosesnya berjalan lancar sehingga pembangunan Tol Probowangi di Banyuwangi bisa segera dikerjakan, bisa semakin mempercepat ekonomi daerah," kata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Jumat (17/1/2020).
Baca juga: Bertemu Kepala BPJT, Anas Yakin Tol Probowangi Layak Jadi Prioritas
Bupati Anas menambahkan, dalam paparan bersama para kepala daerah se-Indonesia beberapa waktu lalu, pemerintah pusat juga menempatkan jalur tol ke Banyuwangi sebagai salah satu prioritas pembangunan.
"Terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, yang terus mendorong geliat ekonomi Banyuwangi, salah satunya melalui pembangunan jalan tol," terangnya.
Saat ini, pembangunan seksi I Tol Probowangi di Probolinggo telah rampung dikerjakan. Selanjutnya, akan disusul pembangunan seksi II di Situbondo dan seksi III di Banyuwangi setelah proses pembebasan lahannya tuntas.
Sementara, Pejabat Pembuat Kebijakan Pengadaan Tanah Jalan Tol Probowangi Seksi III, Pungki Enggar menjelaskan, pembangunan Tol Probowangi di Banyuwangi memiliki panjang 32,26 KM. Membentang dari Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo hingga Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro.
"Kebutuhan lahannya sekitar 248 Hektare. Melintasi 2 kecamatan, yakni Kecamatan Wongsorejo dan Kalipuro. Selain lahan warga, jalan tol ini juga akan menggunakan lahan Perhutani," papar Pungki.
Baca juga: Tuntas Februari 2020, Penetapan Lokasi Tol Probowangi Dikebut
Menurut Pungki, total ada 800 bidang tanah yang terdampak pembangunan tol tersebut.
"Kami intens melakukan sosialisasi kepada 800 warga yang lahannya terdampak tersebut. Kami yakinkan mereka bahwa tidak akan ada yang dirugikan dari proyek ini. Selain ganti rugi dari properti, pemerintah juga akan merelokasi masjid, sekolah, dan tanah makam yang terdampak pembangunan tol ini. Alhamdulillah, semuanya menyetujui dan mendukung penuh. Mereka juga sudah menandatangani berita acara persetujuan pembebasan lahannya," urai Pungki.
Tahap berikutnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kemudian akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi. Yang dilanjutkan dengan pembentukan tim pelaksana pengadaan tanah (P2T) dan Satgas yang akan membantu proses pembebasan lahan. Satgas ini bertugas menginventarisasi dan mengidentifikasi lahan terdampak milik warga.
"Setelah terbentuk, mereka akan segera mengukur luas dan memasang patok pada tanah yang terdampak pembebasan lahan. Juga mengidentifikasi aset yang ada di atas maupun bawahnya. Misalnya, bangunan, pohon, bahkan septic tank juga dihitung," urai Pungki.
Baca juga: Mengintip Konsep Arsitektur Lokal Banyuwangi di Tol Probowangi
Setelah identifikasi selesai, akan dilakukan taksiran nilai properti untuk menentukan jumlah ganti rugi yang akan diterima masing-masing warga.
"Yang jelas proses pembebasan lahan ini sangat terbuka. Warga juga akan mendapat ganti rugi yang menguntungkan, karena propertinya dihargai lebih tinggi dari nilai jual obyek pajak (NJOP). Tak hanya tanah, namun juga semua aset yang ada di sana. Jadi tak perlu khawatir," kata Pungki.
Pungki menjelaskan, pembangunan seksi III Tol Probowangi akan segera dikerjakan setelah proses pembebasan lahan tuntas.
"Jika lahannya sudah ready, pasti segera dikerjakan," pungkasnya.