jatimnow.com - Polisi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar membentuk tim investigasi untuk mendalami pencemaran Sungai Genjong yang berada di Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar yang diduga tercemar limbah kotoran sapi.
"Kami tidak serta merta melakukan penyidikan. Kami saat ini masih melakukan penyelidikan untuk menggugah satu perusahaan besar untuk lebih aware dengan lingkungan," kata Kapolres Blitar, AKBP Budi Hermanto, Kamis (30/1/2020).
Baca juga: Diduga Tercemar Limbah Kotoran Sapi, Sungai Genjong Blitar Keruh & Bau
Baca juga: Air Irigasi di Lamongan Diduga Tercemar Limbah, Petani Resah
Peternakan sapi perah di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi merupakan perusahaan besar bertaraf internasional.
Polisi begitu berhati-hati dalam menindaklanjuti kasus ini. Berbagai pihak digandeng untuk penyelesaian perkara pencemaran lingkungan.
"Kami bekerjasama dengan Pemkab Blitar, Dinas Lingkungan Hidup. Ada stake houlder termasuk Dinas Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan perkara ini. Intinya kami tidak menghambat investor yang ada sebagaimana instruksi Bapak Presiden. Tetapi juga dengan memikirkan sistem dan prosedur yang baik," jelasnya.
Polisi hingga kini belum menentukan apakah ada unsur kelalaian maupun kesengajaan hingga limbah itu meluber ke Sungai Genjong.
Menurutnya, dua orang pegawai peternakan sapi perah telah dimintai keterangan dan sampel dari limbah tersebut akan dikirimkan ke laboratorium untuk diteliti.
"Kami akan mengirim sampel dari limbah tersebut kepada laboratorium. Dan ini (terbukti sengaja) bisa diancam pasal 104 juncto pasal 60 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 3 Miliar," ujarnya.
"Ini masih kita lihat apakah kesengajaan atau kelalaian. Ini masih sesuatu yang agak sumir ya? Apakah itu memang disengaja ataukah memang unsur kelalaian. Kami juga akan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Amdal di Kabupaten Blitar. Kita coba mewawancara dua orang (pegawai peternakan sapi perah)," sambungnya.
Baca juga: Ini Kandungan dalam Air Saluran Irigasi Jabon, Jombang yang Diduga Tercemar
DPRD Kabupaten Blitar juga telah menggelar beberapa kali hearing dan sidak bersama perusahaan peternakan sapi perah tersebut.
"Pihak Greenfield ternyata baru ada perkembangan yang tidak jauh dari pertemuan sebelumnya beberapa waktu lalu," ujar Sekretaris Komisi III, DPRD Kabupaten Blitar, Panoto.
Satgas Percepatan Berusaha, Pemkab Blitar memberikan jeda waktu bagi pihak peternakan sapi perah.
Pekan depan, pertemuan akan kembali dilakukan untuk memastikan solusi peternakan sapi perah untuk mengatasi limbahnya.
"Jadi semuanya akan kita kaji dulu. Sepanjang itu ada suatu progres yang sesuai dengan kesepakatan bersama dan bisa mengatasi limbah, kenapa harus kita tutup (sementara). Kita lalui mekanisme yang ada dulu," ungkap Ketua Satgas Percepatan Berusaha, Pemkab Blitar, Ahmad Lazim.
Baca juga: Terbukti Cemari Saluran Air Gatsu, 4 Pabrik di Jombang Tidak Disanksi
"Satu sisi harus mengawal para investor yang ada di Kabupaten Blitar yang positif, yang berdampak luar biasa kepada Kabupaten Blitar. Satu sisi, kita harus perhatikan juga kepentingan masyarakat. Jadi kita sama-sama untuk mengawal itu semua," tambahnya.
Head Office Development PT Greenfield, Heru Prabowo mengatakan akan memaksimalkan tenggat waktu yang diberikan untuk berdiskusi intern ke level yang lebih tinggi.
Pada pertemuan yang akan datang, pihak peternakan sapi perah memastikan sudah punya solusi soal melubernya limbah cair tersebut.
"Salah satu yang diminta, seminggu ini untuk membuat keputusan. Pilihannya ada dua. Salah satunya itu istilahnya down sizing (pengurangan kapasitas) dari populasi sampai memenuhi kapasitas dari pengolahan limbah. Saya kita harus berdiskusi dengan tim operasional di farm kita bagaimana teknis itu bisa dilakukan. Saya rasa tidak bisa diputuskan oleh saya sendiri. Saya rasa itu harus kita bahas ke level yang lebih tinggi lagi opsi-opsi itu. Insya Allah pas diundang minggu depan, kita sudah punya jawaban," kata Heru Prabowo.