jatimnow.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta agar masyarakat Jatim menghormati keputusan Arab Saudi tentang penangguhan sementara izin masuk dalam rangka ibadah umrah yang telah diberlakukan sebagai upaya proteksi bersama.
Kebijakan ini diyakini sudah melalui pertimbangan yang komprehensif demi memberikan perlindungan bagi seluruh jamaah umrah dari kemungkinan potensi penyebaran coronavirus (COVID - 19) yang kini menjadi wabah di banyak negara dunia.
"Saya berharap kita semua menghormati keputusan ini sebagai upaya proteksi bersama. Kita harus menghormati pertimbangan-pertimbangan strategis yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, dan tentunya keputusan ini sudah dipikirkan dengan sangat komprehensif sebagai keputusan internasional," kata Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (28/2/2020).
Baca juga: Apel Terakhir, Khofifah Minta Tetap Jaga Sinergitas: Sampaikan Terima Kasih Saya
Khusus untuk para jamaah yang ditangguhkan sementara keberangkatan ibadah umrahnya, Khofifah mengajak mereka untuk sabar, tetap tenang, berpikiran positif dan tawakkal mengambil hikmah dari kebijakan penangguhan umrah.
"Kita sudah berkoordinasi dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), para jamaah yang sudah terdaftar atau yang akan berangkat, diharapkan tidak melakukan pembatalan. Melainkan melakukan penjadwalan ulang waktu keberangkatannya yang disesuaikan dengan jadwal yang tersedia di PPIU masing-masing," pinta gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini.
Khofifah juga mengapresiasi langkah AMPHURI yang segera menerbitkan surat edaran guna menenangkan para jamaah yang ditangguhkan sementara waktu keberangkatan ibadah umrahnya.
Baca juga: Catatan Kinerja Khofifah di Mata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim
Surat tersebut diharapkan bisa menjadi jaminan bahwa para jamaah yang ditangguhkan keberangkatannya tetap dalam koordinasi dan juga pantauan lembaga otoritas.
Untuk itu, Khofifah meminta agar seluruh penyedia jasa layanan ibadah umrah tetap berkoordinasi dengan AMPHURI.
Terutama melaporkan kepada DPP dan atau DPD mengenai jumlah calon jamaah umrah yang terdaftar baik yang sudah mendapatkan visa, tiket atau yang belum.
Baca juga: Mendagri Tunjuk Adhy Karyono Gantikan Khofifah, jadi Pj Gubernur Jatim
"Kita semua mengupayakan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam kondisi ini. Begitu pemerintah Arab Saudi membuka kembali atau mencabut penangguhan ini, para penyedia jasa bisa segera melakukan reschedule reservasi mulai pesawat, hotel dan hal hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan umrah," lanjutnya.
Ia memastikan bahwa seluruh pihak terkait akan terus melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Ditjen Imigrasi, Maskapai Penerbangan, dan Provider Visa di Saudi Arabia agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan kondisi ini.