Pilwali Surabaya 2020

Machfud Arifin Juga Berpeluang Mendapat Dukungan dari PDIP?

Sabtu, 13 Jun 2020 12:57 WIB
Reporter :
Budi Sugiharto, Sandhi Nurhartanto
Calon Wali Kota Surabaya Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin

jatimnow.com - PDIP bisa memutuskan nama calon wali kota Surabaya meski dari yang tidak mendaftar sekalipun.

Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin (MA) maupun Eri Cahyadi (EC) memiliki peluang yang sama memperoleh rekomendasi dari DPP PDIP.

MA maupun EC tidak mendaftar ke PDIP. Saat ini hanya nama mantan kapolda Jatim yang sudah mendeklarasikaan maju sebagai calon wali kota Surabaya.

Baca juga: Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji

MA yang pernah menjadi ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-KH Ma'ruf Amin untuk Jatim telah mengantongi mayoritas dukungan parpol.

PKB, PAN, Gerindra, NasDem, Golkar, Demokrat, PPP dan yang lain sudah merapat.

Pernah memenangkan Jokowi sebagai presiden menjadi modal dia untuk mendapat rekom menjadi calon wali kota Surabaya.

Peluang MA juga sama dengan kepala Bappeko yang sudah dipastikan tidak mendaftar di semua level: DPC, DPD hingga DPP PDIP.

Dari 19 nama yang mendaftar di PDIP tidak ada nama anak buah Risma itu. Hal itu juga ditegaskan Ketua PDIP Surabaya Adi Sutarwijono. Ke 19 nama itu sudah disetor ke pusat.

Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak

"Tidak ada nama Pak Eri Cahyadi dari 19 pendaftar yang saya sebut di atas. Itu sudah sering saya sampaikan," katanya.

\

"19 orang itu sudah termasuk yang mendaftar di DPC, DPD dan DPP," imbuhnya.

Ketua Umum Megawati Soekarno Putri memiliki hak preogratif dan diatur dalam anggaran dasar rumah tangga untuk menentukan nama calon. Meski nama itu dari luar yang mendaftar.

"Calonnya itu masih di hati Bu Megawati, menjadi kewenangan beliau. Semua kader, pengurus dan anggota PDI Perjuangan harus siap ditugaskan oleh Ibu Megawati dan DPP," kata Sekretaris PDIP Surabaya, Baktiono, Sabtu (13/6/2020).

Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sebut Keterlibatan Risma Telah Terungkap dalam Sidang

MA juga berpeluang memperoleh rekomendasi dari PDIP?

"Saya tidak tahu. Masalah jabatan itu merupakan kewenangan umum dari Bu Mega seperti yang saya sebutkan di atas," jawab anggota DPRD Surabaya 4 periode itu.

Saat ini, kata dia, semua kader dikonsentrasikan dan diinstrusikan pusat untuk turun berperan mengatasi penyebaran Covid-19 di setiap daerah.

"Kader fokus ke penanganan Covid -19 dulu," tambahnya.

Ikuti perkembangan berita terkini Jawa Timur dan sekitarya di Aplikasi jatimnow.com!
Berita Surabaya

Berita Terbaru
Tretan JatimNow

Terpopuler